Jokowi Mengklaim Debat Capres Ketiga 2024 Menyebabkan Kekecewaan di Kalangan Masyarakat

BACA JUGA:2,8 Juta Lembar Surat Suara Pemilu Capres dan DPD Tiba di Kabupaten Banyumas

Jokowi menilai pembahasan yang seharusnya mendominasi perdebatan adalah mengenai visi dan misi masing-masing calon presiden. Ia menegaskan bahwa saling menyerang bukanlah masalah selama serangan tersebut ditujukan pada kebijakan, keputusan, dan visi yang diusung oleh masing-masing kandidat.

"Saling menyerang nggak apa-apa selagi itu kebijakan, policy, visinya yang diserang," ujar Jokowi saat kunjungan kerjanya di Serang, Banten, pada Senin, 8 Januari 2024.

Namun, Jokowi menyoroti bahwa Debat Capres ketiga 2024, yang berlangsung pada Minggu, 7 Januari 2024, terindikasi telah berpusat pada upaya saling menjatuhkan secara personal, bukan pada substansi visi dan misi yang seharusnya menjadi sorotan utama.

Menurut Jokowi, perdebatan semacam itu tidak memberikan kontribusi yang baik dan tidak berdaya edukatif bagi publik. Ia menekankan bahwa fokus seharusnya ada pada perdebatan konstruktif yang menggali esensi dari ideologi, kebijakan, dan visi masa depan yang dimiliki oleh setiap calon presiden.

BACA JUGA:Pemilu 2024 45 Hari Lagi: Presiden Jokowi Mendorong Kesiapan KPU dari Pusat Hingga Daerah

BACA JUGA:KPU Ubah Metode Pemilihan Suara Pemilu 2024 Bagi Warga Indonesia di Luar Negeri

"Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi," tegasnya.

Pernyataan Jokowi ini menegaskan pentingnya menjaga substansi dalam perdebatan politik, memastikan bahwa diskusi terpusat pada penilaian atas kebijakan dan gagasan daripada menjurus pada serangan personal yang tidak mendukung proses demokrasi yang sehat dan memberikan informasi yang bermakna bagi masyarakat.

Jokowi mengomentari hasil Debat Capres ketiga 2024 yang dinilainya kurang memberikan substansi yang penting dan lebih cenderung mengarah pada isu-isu personal antara para calon.

Dalam perdebatan tersebut, terdapat pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan oleh Anies Baswedan kepada Prabowo Subianto, yang beberapa di antaranya dinilai cukup mengguncang. Salah satunya adalah terkait ketimpangan ekonomi antara anggota TNI dengan Menteri Pertahanan.

"Separuh dari tentara kita tidak punya rumah dinas, sedangkan Menterinya memiliki 340 ribu hektare lahan," ungkap Anies.

BACA JUGA:Persiapan Jelang Pemilu Terus Dilakukan di Cilacap, Jumlah KPPS Masih Kurang

BACA JUGA:Badan Pengawas Pemilu Siapkan Proses Perekrutan Pengawas TPS Pemilu 2024

Anies juga menyoroti dugaan kompromi etik dalam kepemimpinan Prabowo, terutama terkait pengadaan alat utama sistem senjata senilai Rp 700 triliun yang diduga melibatkan pihak-pihak yang memiliki keterlibatan dalam masalah tersebut.

Sumber: