Komisi Pemberantasan Korupsi Pantau Proyek Strategis di Banyumas

PURWOKERTO-  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memonitor Kabupaten Banyumas. KPK melihat beberapa proyek strategis yang tengah dikerjakan di Banyumas, Rabu (19/10) kemarin. 

Sekda Kabupaten Banyumas Wahyu Budi Saptono mengatakan, kedatangan KPK ini bukan yang pertama kali. Biasanya triwulanan. Seperti yang dilakukan pada bulan Juli lalu. 

"Kedatangan KPK diterima seluruh pejabat, mulai dari Bupati, Wakil Bupati dan Kepala OPD," kata dia. 

BACA JUGA:Kemenkes Larang Resep Obat Sirup, Apotek Diminta Tak Jual Obat Sirup, Antisipasi Gangguan Ginjal Misterius

Sekda menambahkan, tim kemudian dibagi menjadi dua. Yaitu, pertama untuk membahas soal aset dan tim kedua soal program strategis. 

"Soal aset difokuskan pada sertifikat tanah dan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di Perumahan. Dari data Juli dan sekarang perkembangannya sudah baik," katanya. 

BACA JUGA:Kasus Gagal Ginjal Akut Misterius Pada Anak, Belum Ditemukan di Purbalingga

Dia menambahkan, ada 1.312 bidang tanah yang harus disertifikatkan tahun ini. Selain itu, secara khusus juga pesertifikatan tanah tukar guling. 

Sedangkan untuk PSU perumahan, lanjut dia, ada 184 yang akan dilakukan.

"Memang belum 100 persen terealisasi, akhir bulan ini selesai," tuturnya.  

BACA JUGA:Dinkes PurbaIingga Minta Apotek Setop Jual Obat Sirup Bagi Anak

Sekda menyampaikan, untuk perumahan itu harus diambil alih oleh Pemda.

"Karena kalau dibiarkan, bisa jadi yang harusnya prasarana umum malah dibuat kapling lagi. Kalau sudah jadi milik daerah, maka tanggungjawab pemeliharaan bisa berjalan," katanya.  

BACA JUGA:Penyebab Gagal Ginjal Akut Belum Pasti, Konsumsi Paracetamol Bagi Anak Masih Dibolehkan, Ini Kata IDAI

Sumber: