RKPD 2026 Fokus 4 Prioritas, DPRD Minta Kebijakan Pembangunan Efektif dan Bermanfaat untuk Masyarakat

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.CO.ID – DPRD Kabupaten Purbalingga berharap konsultasi publik, dapat menjadi acuan dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua DPRD Purbalingga, Aman Waliyudin, saat forum Konsultasi Publik dalam rangka penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

“Semoga rancangan awal RKPD 2026 dapat tersusun dengan baik. Sehingga pembangunan di Kabupaten Purbalingga semakin optimal. Serta, dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat,” kata Politisi PKB ini.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Purbalingga, Kusmartadi mengatakan, forum bertujuan untuk menyelaraskan isu strategis dan prioritas pembangunan daerah guna menyempurnakan rancangan awal RKPD Tahun 2026.

BACA JUGA:Peningkatan Infrastruktur Dasar Jadi Prioritas RKPD Tahun 2026

BACA JUGA:Penanganan Infrastruktur dan Penurunan Kemiskinan Jadi Fokus Utama RKPD dan RPJPD

“Output dari konsultasi publik ini adalah kesepakatan atas permasalahan, isu strategis, dan prioritas pembangunan daerah, yang akan menjadi dasar penyempurnaan rancangan awal RKPD 2026,” katanya.

Dia menjelaskan bahwa rancangan awal RKPD 2026 harus memenuhi prinsip kepentingan umum, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipatif, kesinambungan.

"Serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," lanjutnya.

Dia mengungkapkan, ada empat prioritas pembangunan daerah tahun 2026. Yaitu, peningkatan infrastruktur untuk mendukung konektivitas ekonomi dan sosial. 

BACA JUGA:Pemulihan Ekonomi Jadi Prioritas RKPD Banjarnegara

BACA JUGA:RKPD 2022 Kabupaten Terdapat Defisit Anggaran Rp 1,797 Triliun

Pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta modernisasi sektor pertanian.

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Serta, digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi Pemerintahan.

Sumber: