Peningkatan Infrastruktur Dasar Jadi Prioritas RKPD Tahun 2026

PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.CO.ID  - Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2026, Selasa (11/2/2025) di Hotel Surya Yudha Purwokerto. Infrastruktur pelayanan dasar didorong menjadi prioritas dalam RKPD tahun 2026. 

"Kemarin yang didiskusikan dengan kita adalah infrastruktur pelayanan dasar, salah satunya adalah air bersih sanitasi, jalan, irigasi, termasuk layanan pendidikan, dan kesehatan," kata dia. 

Ia menuturkan, untuk RKPD 2026 ini merupakan tahapan akhir dari dokumen RPD 2024 - 2026. Sekaligus merupakan tahapan awal dari penyusunan RPJM 2025 - 2029, yang sedang kita susun di rancangan awal selaras dengan visi misi bupati dan wakil bupati terpilih. 

"Selain itu juga didasarkan pada dokumen RPJPD kita, yang sudah disepakati dengan dewan, diperdakan untuk RPJP 2025 - 2045. Bahwa ini merupakan awal dari proses-proses ke depan, sedangkan target lima tahun pertama di RPJP yang salah satunya ada di RKPD 2026 ini adalah landasan transformatif. Jadi semua dikuatkan untuk arah Indonesia Emas di dua puluh tahun kedepan," ujarnya. 

Untuk RKPD tahun 2026 tema yang diusung adalah ''Penyiapan Landasan Transformasi untuk Peningkatan Daya Saing SDM dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan'.

Pertama adalah soal penguatan SDM, kedua adalah upaya untuk mendukung perekonomian salah satunya memang ada infrastruktur. 

"Apapun yang terjadi, walaupun belum pelantikan bupati ini kan bupati masa bakti 2025 - 2030. Jadi 2026 ini sudah ada nuansa politisnya dari beliau. Beliau berpesan kepada kita RKPD ini kedepannya akan menjadi bagian dari proses penyusunan APBD 2026 dan perubahan 2025 beliau berpesan dengan kemampuan anggaran yang sangat terbatas, tetapi untuk pelayanan infrastruktur yang dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat itu harus kita alokasikan anggaran," terangnya. 

Sementara itu, Pj Bupati Banyumas Iwanuddin Iskandar menjelaskan, momentum forum konsultasi publik tersebut diharapkan bisa membantu bagaimana profil RKPD provinsi bisa disinergikan dengan RKPD yang tengah disusun oleh Pemkab Banyumas. 

"Prinsip yang haru dilandasi RKPD harus benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat. Tolong dilakukan evaluasi atas kegiatan - kegiatan tahun kemarin yang belum maksimal RKPD ini menentukan cita cita Kabupaten Banyumas sesuai dengan visi misi," paparnya. 

Ia juga meminta agar pengentasan kemiskinan dan penanganan pengangguran mesti tertuang dalam RKPD tahun 2026. Lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi juga harus menjadi prioritas. 

"Pemerintah pusat sudah mencanangkan ketahanan pangan yang kuat. Segera komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi, bagaiman kondisi ketahanan pangan kita, Makan Bergizi Gratis juga harus kita dukung dan itu bagian dari kita untuk memberikan kesempatan perbaikan SDM kita melalui MBG," pungkasnya. (*)

Sumber: