Pemkab Cilacap Upayakan Swasemda Beras dan Ketahanan Pangan dengan Menggandeng Stakeholder

CILACAP, RADARBANYUMAS.CO.ID - Untuk mengoptimalkan potensi pertanian di Kabupaten Cilacap yang bersar, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cilacap gandeng sejumlah stakeholder untuk meningkatkan sarana dan prasarana pertanian di Kabupaten Cilacap.

Salah satunya yakni melalui program pembangunan pertanian, melalui Proyek Pengembangan dan Manejemen Irigasi Partisipatif Terintegrasi atau Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP), bersama International Fund Agricultural Development (IFAD).

Kepala Dinas Pertanian Cilacap, Susilan menuturkan, upaya untuk tercapainya swasembada besar dan ketahanan pangan terus dilakukan oleh Pemkab Cilacap. Dengan melakukan program IPDMIP yang berfokus pada irigasi pertanian. 

BACA JUGA:11 Jabatan Eselon 2 Kosong, Seleksi Digelar Akhir Agustus

Melalui program tersebut, Kabupaten Cilacap mendapatkan anggaran sebesar Rp 7,290 miliar. Program ini merupakan kerjasama antara IFAD dan Pemerintah Indonesia melalui dukungan Asian Development Bank (ABD) sejak tahun 2017. Dan sejak tahun 2018 telah terserap sebesar Rp 5,794 miliar. 

"Ini salah satu program pemerintah untuk tercapainya swasembada beras dan ketahanan pangan, sesuai program Nawacita Pemerintah Indonesia. Melalui IPDMIP ini diharapkan, sistem irigasi yang menjadi wewenang pusat, provinsi, maupun kabupaten dapat berjalan baik," ujarnya.

Koordinator Tim IFAD, Mary Ann Botengan mengatakan, pihaknya akan fokus program IPDMIP. Dengan menerapkan proyek terintegrasi antara rehabilitasi jaringan irigasi, penguatan kelembagaan petani melalui penyuluhan serta perbaikan kelembagaan pengelolaan irigasi di Kabupaten Cilacap.

BACA JUGA:Ini Kronologi Lengkap, Duel Maut Antara Dua Remaja di Sokaraja, Dua-Duanya Masih Kelas 3 SMP

Program IPDMIP tersebut meliputi, pertemuan bulanan penyuluh, konsultasi ke NPU, penghargaan penyuluh, demonstrasi peralatan, peralatan pendukung manajemen.

Kemudian pelatihan penyuluh swadaya bagi ketua kelompok tani, sekolah lapang petani, buku catatan petani, forum berbagi pengalaman antar petani dan kunjungan antar desa.

"Dalam pelaksanaan melibatkan tiga unsur Kementerian. Yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang," ujarnya. (ray)

Sumber: