Protes Warga Soal Proyek Geotermal, Forum Multistakeholder Digelar di Banjarnegara

BANJARNEGARA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Kurangnya komunikasi antara perusahaan panas bumi PT Geodipa Energi dengan warga di sekitar wilayah operasional kembali memicu sorotan publik. Suara protes warga muncul dalam forum multistakeholder yang digelar di ruang rapat Setda Banjarnegara.

Forum ini merupakan hasil kolaborasi antara lembaga non-pemerintah Kita Institute, Pemkab Banjarnegara, dan PT Geodipa Energi. Tujuannya memperkuat komunikasi dan pelayanan publik di wilayah geotermal Batur dan Dieng. Empat desa terdampak hadir langsung: Karangtengah, Kepakisan, Dieng Kulon, dan Bakal.

Sorotan tajam datang dari Doni, warga Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, yang mengungkap kekecewaan atas kurangnya koordinasi saat kegiatan uji coba sumur dilakukan beberapa waktu lalu.

"Waktu tes sumur di Kepakisan, ratusan warga protes karena suara bising. Kami merasa tidak dilibatkan dari awal. Kalau ada kegiatan besar, seharusnya dikomunikasikan jauh hari," tegas Doni, Rabu (21/5/2025).

BACA JUGA:Promosi Judi Online, Admin Instagram dengan 56 Ribu Follower Ditangkap di Banjarnegara

Senada dengan itu, Novi Febriani, Kepala Dusun I Desa Karangtengah, menyoroti lemahnya sosialisasi. Ia menyambut baik forum ini karena warga bisa menyampaikan langsung keluhan kepada perusahaan.

“Penyampaian ke masyarakat seringkali terlalu mepet. Itulah yang menyebabkan kegaduhan. Harus ada waktu yang cukup agar warga memahami dan bersiap,” katanya.

Di sisi lain, pihak PT Geodipa membantah tudingan bahwa mereka tidak dekat dengan masyarakat. Manajer PT Geodipa Energi, Ahmad Riyan Suryansyah Viar, menyatakan perusahaan telah menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan lokal, dari tingkat RT hingga Forkopimca.

“Kalau dibilang kami tidak dekat, ya tidak mungkin. Kami sudah beroperasi 23 tahun di sini. Kami punya komunikasi rutin dengan desa dan tokoh masyarakat,” ujar Riyan.

BACA JUGA:Dikejar Target, Banjarnegara Pacu Tanam Padi 4.000 Hektare di Tengah Keterbatasan Lahan

Namun ia mengakui tidak semua aduan bisa langsung ditangani karena terkadang ada hambatan teknis.

“Aduan bisa saja lambat ditindak, karena kami harus pastikan semuanya aman baik untuk warga maupun lahan pertanian sekitar. Keselamatan tetap prioritas,” jelasnya.

Riyan juga menyebut bahwa pihaknya memiliki kanal aduan seperti Hallo Dieng Hotline, tetapi respons masyarakat terhadap penggunaan layanan digital itu masih terbatas.

Koordinator Program Solidaritas Kita Institute, Astin Meiningsih, yang memfasilitasi pertemuan tersebut, menilai forum ini membuka ruang dialog yang lebih jujur antara warga dan perusahaan.

Sumber: