DPRD Dorong Fokus Pembangunan Prioritas di Banjarnegara

BANJARNEGARA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menetapkan lima isu strategis sebagai prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Namun, di tengah keterbatasan anggaran, DPRD Banjarnegara menekankan pentingnya fokus pada program yang paling mendesak dan berdampak langsung pada masyarakat.

Kelima isu strategis itu mencakup peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik, pemerataan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), perbaikan tata kelola pemerintahan, serta penanganan degradasi lingkungan hidup. Seluruh isu tersebut dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Banjarnegara yang digelar beberapa waktu lalu.

Ketua DPRD Banjarnegara, Anas Hidayat, menegaskan bahwa dukungan legislatif terhadap kebijakan eksekutif tetap solid, namun dengan catatan, program yang dijalankan harus realistis, terukur, dan tidak membebani fiskal daerah yang terbatas.

“Pemerintah daerah sudah menetapkan lima program unggulan, dan DPRD mendukung penuh. Tapi kalau ternyata tidak bisa semua dijalankan karena kendala anggaran, maka kita dorong untuk memilih program yang paling mendesak dan berdampak langsung,” ujar Anas, Senin (5/5/2025).

BACA JUGA:DPRD Banjarnegara Buka Ruang Publik, Masyarakat Aktif Sampaikan Aspirasi

BACA JUGA:Pelaku UMKM Banjarnegara Sampaikan Aspirasi ke DPRD, Fokus pada Permodalan dan Pelatihan

Ia mengingatkan bahwa penyelarasan program antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat memang penting, tetapi sering kali menimbulkan konsekuensi anggaran yang tidak kecil. Bahkan, beberapa anggaran yang telah diplot sering harus direvisi karena adanya perubahan kebijakan dari pemerintah di atasnya.

“Sinkronisasi butuh waktu dan bisa berdampak pada efisiensi. Kita tahu banyak anggaran harus direvisi karena harus menyesuaikan dengan kebijakan pusat dan provinsi,” kata Anas.

Dalam situasi fiskal daerah yang disebutnya “minimalis,” Anas mendorong eksekutif untuk bekerja lebih fokus dan cermat dalam menentukan prioritas. Ia menyebut, efisiensi bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tapi juga DPRD.

“Kami sendiri sudah melakukan efisiensi anggaran hingga 50 persen dan menyerahkannya ke eksekutif. Artinya, kami serius mendukung program-program yang betul-betul menyentuh rakyat,” ujarnya.

Meski begitu, dukungan bukan berarti tanpa pengawasan. Anas menegaskan bahwa DPRD akan melakukan fungsi kontrol secara ketat di lapangan agar pelaksanaan program benar-benar tepat sasaran dan tidak sekadar formalitas anggaran.

“DPRD bukan hanya bicara di forum, tapi juga mengawasi pelaksanaan di lapangan. Kita ingin memastikan bahwa anggaran yang efisien ini benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang nyata,” tegasnya.

RPJMD 2025–2029 menjadi arah pembangunan Banjarnegara lima tahun ke depan. Namun tantangan sesungguhnya adalah bagaimana mewujudkannya di tengah keterbatasan fiskal dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. (jud)

Sumber: