Program CPP Dinilai Kurang Tepat Sasaran

Program CPP Dinilai Kurang Tepat Sasaran

Warga tertib menunggu panggilan untuk menerima bantuan sosial berupa beras sepuluh kilogram program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di Pendopo Desa Selandaka, Selasa (27/2/2024).-Wawi untuk Radarmas-

BANYUMAS, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) pada tahun anggaran 2024 dinilai kurang tepat sasaran. Bantuan sosial tersebut berupa beras 10 kilogram (kg).

Kepala Desa Selandaka, Kecamatan Sumpiuh, Suto Purwoko menjelaskan, data penerima manfaat CPP yaitu by name by address langsung dari pemerintah pusat. Lalu, beras disalurkan oleh kantor pos.

Sedangkan pemerintah desa hanya ketempatan untuk penyaluran program CPP oleh kantor pos. Oleh karena itu, Suto mempertanyakan validitas data penerima manfaat yang menjadi pemicu kurang tepat sasaran.

"Kriteria penerima manfaat CPP ini sebenarnya apa? Di desa saya, orang yang meninggal dunia tanpa ahli waris dapat beras. Ada juga yang PNS, pensiunan, sudah pindah kependudukan memperoleh beras CPP," papar Suto, Kamis (29/2/2024).

BACA JUGA:Data Bansos Beras Hasil Data 3 Tahun Sebelumnya

BACA JUGA:Tak Semua Lansia Dapat Bansos Makanan, Batasan Usia Minimal 75 Tahun

Suto menegaskan, pemerintah desa selalu melakukan pembaruan dan validitas data. Sehingga, data penerima manfaat CPP yang kurang tepat sasaran patut dipertanyakan asal atau sumbernya. Dari mana pemerintah pusat mengambil data untuk penerima manfaat CPP.

Kondisi kurang tepat sasaran pada program CPP menimbulkan polemik di masyarakat. Karena faktanya masih ada warga tidak mampu justru tidak menerima bantuan sosial beras CPP. Selain itu, sebagian kecil warga yang tahun sebelumnya dapat, menjadi tidak memperoleh beras CPP. Padahal, kondisi memang tidak mampu.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Bogangin,Kecamatan Sumpiuh, Misnad. Penerima manfaat CPP masih ada yang kurang tepat sasaran.

"Orang sudah meninggal dunia dan pensiunan di desa saya dapat beras CPP," ujar Misnad.

Kemiskinan menjadi semakin banyak karena bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah pusat. Selain itu, banyaknya bantuan sosial memicu warga cenderung menjadi malas.

Dicontohkan Misnad bahwa fenomena yang sedang terjadi di tataran desa yaitu ada sebagian warga enggan ikut bekerja pada program padat karya tunai. Sebab, sudah mengandalkan bantuan sosial yang diperoleh dari pemerintah. (fij)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: