53 Ribu Keluarga Penerima Manfaat Dicoret

PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.CO.ID - Dari 1,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang dicoret oleh Kemensos RI dari daftar penerima bansos triwulan II 2025, 53 ribu diantaranya dari Kabupaten Banyumas.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PSPFM) Dinsospermades Banyumas, Galih Prihambodo mengatakan 53 ribu KPM penerima bansos yang dicoret termasuk dengan KPM yang diverval oleh Dinsospermades.

Tingginya angka KPM di Banyumas yang dicoret sebagai penerima bansos sebanding dengan jumlah warga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang bertransformasi menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan utama dalam penyaluran bansos.

"Peralihan dari DTKS ke DTSEN sudah selesai. Jumlah KPM yang dicoret lima persen dari satu juta lebih warga miskin yang masuk dalam DTKS," katanya ditemui Radarmas, Rabu (4/6).

BACA JUGA:Tak Urus Akta Kematian, Masih Ada KPM Jadi Penerima Bansos

Galih menjelaskan pencoretan 53 ribu KPM penerima bansos diikuti dengan penonaktifkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari APBD. Tidak ada ruang bagi Pemda untuk mempertahankan aktivasi KIS PBI KPM penerima bansos yang dicoret. Dengan kondisi tersebut, bagi KPM penerima bansos yang dicoret namun benar-benar masih membutuhkan KIS PBI maka rekomendasi reaktivasi KIS PBI diberikan dengan sangat selektif.

"53 ribu penerima bansos yang dicoret bisa dikatakan kurang tepat sasaran," terang dia.

Dilanjutkannya dengan penonaktifan banyak KIS PBI penerima bansos, tingkat kunjungan ke loket pelayanan Dinsospermades Banyumas di Mall Pelayanan Publik (MPP) Purwokerto melonjak. Dari per hari yang awalnya hanya seratusan orang, akhir-akhir ini naik sanpai 250 orang.

"Masa anak masuk sekolah juga berpengaruh terhadap pengecekan keterangan DTKS," pungkas Galih. (yda)

Sumber: