DPRD Minta Pemkab Purbalingga Serius Tangani Permasalahan Sampah

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga didorong melakukan kajian dan analisis mengenai penanganan persoalan sampah secara menyeluruh. Hal ini disampaikan oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kabupaten Purbalingga saat Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan 2024 pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Juru bicara FPKB, Ma'ruf Ridho, menekankan pentingnya kajian dan analisis menyeluruh mengenai penanganan sampah karena masalah ini sangat dirasakan oleh masyarakat Purbalingga. Menurutnya, kajian ini dapat mengubah permasalahan sampah menjadi potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, FPKB mengharapkan peningkatan profesionalitas kinerja pelayanan di Kabupaten Purbalingga. Mereka menilai bahwa peningkatan anggaran belanja harus diimbangi dengan peningkatan kinerja pelayanan.

FPKB juga mengapresiasi peningkatan dalam Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berharap adanya inovasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan capaian positif yang telah diraih.

BACA JUGA:TPS3R Mampu Kurangi Kapasitas Sampah TPS Kalipancur

BACA JUGA:Atasi Penumpukan Sampah, TPA Pengadegan Bakal Gandeng Pihak Ketiga

Pandangan serupa disampaikan oleh Fraksi Amanat Nasional (FAN) melalui juru bicaranya, Setiyani Rahayu, yang mengkritik bahwa pengelolaan sampah saat ini tidak mengalami kemajuan yang signifikan dan hanya menggeser lokasi penumpukan sampah. FAN meminta penjelasan dari Pemkab Purbalingga mengenai langkah konkret yang akan diambil.

Fraksi Amanat Nasional juga mempertanyakan rencana rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada tahun 2024.

Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Siti Sifa, mengingatkan bahwa Pilkada serentak akan diadakan pada November 2024. PKS menekankan pentingnya netralitas ASN di Kabupaten Purbalingga selama proses Pilkada.

Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi kenaikan PAD Kabupaten Purbalingga. Melalui juru bicaranya, Erni Widyawati, mereka mencatat bahwa pendapatan daerah naik 1,24 persen dari target yang telah ditetapkan berkat kenaikan PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Fraksi Partai Golkar, melalui juru bicaranya Teguh Dwiyanto, berharap kenaikan pendapatan tersebut dibarengi dengan penggunaan yang tepat sasaran dan tepat guna. Mereka juga yakin bahwa masih banyak potensi yang bisa digali dari retribusi daerah dan sumber lainnya untuk meningkatkan PAD Kabupaten Purbalingga di masa depan. (tya)

Sumber: