Alokasi Anggaran Rp 116,5 Miliar dari APBD 2025, Pemkab Cilacap Genjot Perbaikan Jalan dan Drainase

CILACAP, RADARBANYUMAS.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), mengalokasikan anggaran sebesar Rp116,5 miliar dari APBD 2025, untuk menangani kerusakan jalan kabupaten, jembatan, dan drainase. 

Total terdapat 70 paket pekerjaan konstruksi yang direncanakan, tersebar mulai dari wilayah Kecamatan Nusawungu hingga Dayeuhluhur.

Kepala Dinas PUPR Cilacap, Wahyu Ari Pramono mengatakan, lima proyek di antaranya telah memasuki tahap pelaksanaan sejak sebelum Lebaran. Sementara, 65 paket kegiatan lainnya saat ini masih dalam proses tender.

"Lima proyek sudah mulai dilaksanakan lebih awal agar tidak terlambat dari sisi waktu pengerjaan. Sedangkan 65 paket lainnya kini sedang proses lelang dan kami targetkan selesai awal Juni 2025," katanya.

BACA JUGA:Pemkab Kebumen Fokus Pada Penguatan Infrastruktur

BACA JUGA:189 Desa di Cilacap Dapat Bantuan Khusus Infrastruktur

Percepatan pelaksanaan proyek ini penting untuk mendukung kelancaran arus barang dan mobilitas masyarakat, serta mengantisipasi dampak cuaca ekstrem yang kerap merusak infrastruktur jalan dan drainase.

Program ini menjadi salah satu langkah strategis Pemkab Cilacap dalam memperkuat konektivitas antarwilayah serta meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di berbagai kecamatan.

Sementara itu, menyoroti kondisi jalan di Kabupaten Cilacap, Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat mengatakan, wilayah Kabupaten Cilacap begitu luas, sehingga pembangunan dilakukan secara bertahap.

"Wilayah kita begitu luas tidak mungkin dibangun dalam sehari, pemerintahan baru dilantik maka kita berharap lima tahun dapat melakukan kewajiban sesuai kemampuan. Kita hitung jalan kabupaten berapa, kebutuhan kita berapa, potensi APBD berapa, jadi kita hitung sama-sama. Dan pada prinsipnya harus transparan," kata Taufik.

Menurutnya, partisipasi masyarakat juga penting, salah satunya melalui kepatuhan membayar pajak. Pendapatan daerah dari sektor pajak akan sangat menentukan kelancaran pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur.

"Pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk infrastruktur yang baik. Maka kami mengajak seluruh warga untuk terus mendukung pembangunan dengan menjadi wajib pajak yang taat," pungkas Taufik.

Sumber: