Kawasan Malioboro Lagi Ramai Bahas PKL, Tetap Sesuai Jadwal

MENUNGGU: Para Pedagang kaki lima Malioboro menanti selesainya audiensi di gedung DPRD Kota Jogja,(17/1). Para PKL meminta meninjau ulang relokasi dan menunda pemindahan satu hingga tiga tahun ke depan.(ELANG KHARISMA DEWANGGA/RADAR JOGJA) JOGJA – Sekprov Pemprov DIJ Kadarmanta Baskara Aji pastikan relokasi PKL Malioboro tetap sesuai jadwal. Targetnya awal Februari 2022 telah selesai. Sementara untuk prosesi perpindahan diawali pekan depan atau dasarwasa ketiga Januari 2022. Untuk jumlah, Aji menuturkan data sementara ada di kisaran 2.000 pedagang. Relokasi terbagi menjadi dua tempat. Penempatan ada di bekas Bioskop Indra dan bekas lahan kantor Dinas Pariwisata (Dispar) DIJ. “Tetap jalan awal Februari, nanti Minggu depan mulai geser mulai relokasi. Proses relokasi ada pembagian tempat dulu. Itu yang kami mulai,” jelasnya ditemui di Kompleks Kepatihan Pemprov DIJ, Selasa (18/1). Aji memastikan fasilitas di kedua shelter relokasi telah siap. Baik untuk stan maupun fasilitas penunjang lainnya. Lokasi juga sudah legal sehingga para PKL bisa langsung menempati lokasi pengganti. Pernyataan ini guna menjawab tuntutan dan keluhan para PKL Malioboro. Pertama meminta agar waktu relokasi diundur. Selain itu juga mengeluh karena fasilitas khususnya di bekas Kantor Dinas Pariwisata DIJ tidak lengkap. “Shelter eks Dinas Pariwisata kalau dilihat sudah bagus, tidak perlu seret gerobak lagi. Ada tempat yang legal. Kalau untuk penataan nanti dirembug bareng lintas paguyuban,” katanya. Adanya aduan PKL Malioboro ke DPRD Kota Jogja, Aji juga tak mempermasalahkan. Terlebih adanya pembentukan panitia khusus relokasi Malioboro oleh DPRD Kota Jogja. Menurutnya sudah menjadi tugas para anggota dewan dalam menyerap aspirasi warga. “Saya kira ada pansus tidak masalah. Kalau dewan (DPRD Kota Jogja) lakukan pengawasan itu hak, wajar saja. Harus saling koreksi mengingatkan malah lebih bagus,” ujarnya. Ketua DPRD Kota Jogja Danang Rudyatmoko pastikan pansus relokasi PKL Malioboro sudah terbentuk. Fokus tugasnya adalah menjembatani antara PKL Malioboro dengan Pemkot Jogja. Sehingga arah kebijakan bisa menguntungkan dua pihak. Pembentukan pansus, lanjutnya, guna memastikan relokasi berjalan sesuai regulasi. Para PKL yang tertampung adalah yang resmi berjualan di bukan Malioboro. Sehingga tidak akan muncul PKL baru yang tiba-tiba menggunakan stan relokasi. “Kalau arah kami cenderung sebagai jembatan penghubung antara pemerintah kota dengan para pedagang. Selain itu pengawasan pelaksanaan kebijakan relokasi. Supaya tidak ada hal-hal yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” katanya. Politisi PDIP ini menilai relokasi rentan dengan kepentingan. Wujudnya adalah penggelembungan data pedagang yang mendapatkan relokasi. Sehingga kebijakan ini tepat sasaran kepada para PKL yang terdampak kebijakan relokasi. Dia mencontohkan relokasi parkir kendaran bermotor roda dua di sisi timur Malioboro. Pasca perpindahan, lokasi justru dipakai oleh pedagang baru. https://radarbanyumas.co.id/jogja-panen-wisatawan-dikunjungi-10-ribu-orang-malioboro-hampir-normal-pantai-di-kulonprogo-20-ribu-orang20/ “Setelah parkiran timur bersih malah muncul pedagang baru. Lalu kalau ditanya tidak tahu. Ini yang coba diantisipasi agar tak terulang,” ujarnya. Sehingga konsep penataan tak berjalan optimal. Ini karena hanya beralih dari lokasi parkir menjadi lokasi berjualan. (dwi/radarjogja/ttg)

Sumber: