Mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Banyumas Bergerak (Semarak) membawa sepuluh tuntutan dalam aksi tersebut. Mereka mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan yang dianggap menyengsarakan rakyat, memastikan kebijakan berbasis kajian akademik, mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, serta menolak intervensi militer dalam ranah sipil.
Berbagai Poster kritikan dibawa mahasiswa yanh turut aksi Indonesia Gelap, di Alun-alun Purwokerto, Rabu (19/2/2025).-DIMAS PRABOWO/RADARMAS-
Selain itu, mereka juga menolak sistem pemerintahan yang berbasis nepotisme dan menuntut sistem yang lebih meritokratis (mengutamakan kepakaran atau ahli).
Robiyatul menambahkan, aksi ini bukan hanya untuk mahasiswa, tetapi juga untuk seluruh masyarakat Banyumas.
BACA JUGA:Demo Hardiknas dan Hari Buruh, Mahasiswa Soroti UKT Unsoed yang Naik hingga Rp 50 Juta
"Kami berharap aksi ini lebih besar lagi. Ini bukan hanya agenda mahasiswa, tapi agenda masyarakat Banyumas. Kami berharap anggota DPRD Banyumas menyampaikan ke pusat 10 tuntutan kami," tegasnya.
Sementara, salah satu perwakilan DPRD Banyumas yang hadir dalam aksi tersebut, Didi Rudianto mengatakan, mereka menerima tuntutan Mahasiswa secara kelembagaan.
"Kami mewakili teman-teman di DPRD, pada prinsipnya secara kelembagaan kami menerima seluruh tuntutan dari teman-teman mahasiswa," ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pihaknya akan segera menindaklanjuti aspirasi mahasiswa ke DPR RI, kementerian terkait, hingga Presiden.
BACA JUGA:Demo Massa Tuntut 57 Kades Terpilih di Banjarnegara Tetap Dilantik Ricuh
BACA JUGA:Demo Mahasiswa Unsoed Tuntut UKT Turun Ricuh, Pintu Kaca Gedung Rektorat Pecah
"Sebagai bentuk penerimaan kami, nanti ketika Ketua DPRD sudah kembali dari Jakarta pada hari Jumat, kami akan langsung melaporkan dan mengawal tuntutan ini," tambahnya.
Orator aksi sempat bersitegang dengan salah satu anggota DPRD Banyumas, Supangkat. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Purwokerto, turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa pada Rabu (19/2/2025).-DIMAS PRABOWO/RADARMAS-
Dalam aksi tersebut, mahasiswa awalnya menginginkan pertemuan dengan seluruh perwakilan fraksi di DPRD. Namun, karena anggota fraksi sedang menjalankan tugas di luar daerah, akhirnya tiga perwakilan DPRD yang berasal dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Golkar ditunjuk untuk menemui mahasiswa.
"Aliansi mahasiswa ini kan juga bergerak untuk perjuangan rakyat, sementara kami sebagai anggota DPRD juga perwakilan masyarakat. Tentunya, kami harus mengawal tuntutan mereka secara realistis," jelasnya.