Warga Tuntut Kades Sidamulya Mundur

WANAREJA - Ratusan warga Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja, Selasa (10/10) kemarin beramai-ramai menuntut agar Kepala Desa (Kades) Thoyib untuk mundur dari jabatannya. Tuntutan ini disampaikan setelah kades mengeluarkan kebijakan yang justru dinilai merugikan masyarakat. Setidaknya ada 2 tuntutan warga yakni masalah Peraturan Desa (Perdes) yang merubah alamat warga pasca adanya pemekaran RT dan RW serta pungutan saat pelaksanaan Program Nasional (Pronas) Sertifikasi Tanah pada 2016 lalu. Dalam aksi kemarin, warga menggunakan satu unit mobil bak terbuka dilengkapi pengeras suara dan sejumlah poster berupa penolakan atas kebiajakan kades. Mereka juga meneriakan yel-yel dan melakukan orasi terbuka. Selama orasi kerap terdengar teriakan yang menuntut kades untuk dari jabatannya. KETAT : Aksi demo ratusan warga Desa Sidamulya Kecamatan Wanareja mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian.HARYADI/RADARMAS Sekitar pukul 10.00, sejumlah perwakilan warga melalukan audensi bersama kades, Camat yang didampingi unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompincam) Wanareja. Dalam audensi itu, mereka menyampaikan seluruh tuntutan berupa penolakan atas perdes dan pungutan Pronas 2016 lalu. "Kenapa alamat ini dirubah yang justru membuat warga merasa binggung. Apalagi perdes ini tidak ada sosialisasi sama sekali dari desa. Seharusnya perdes ini lahir atas keluhan warga melalui RT. Tapi ini dari atas," kata dia. Menanggapi hal ini, Thoyib bersama jajaran Forkompincam Wanareja memberikan jawaban dengan menggunakan dasar aturan yang ada. Namun jawaban ini justru membuat perwakilan warga merasa tidak puas. Terlebih lagi saat kades dinilai berbelit dalam menjawab tuntutan warga untuk mundur dari jabatan hingga akhirnya mereka memilih meninggalkan ruangan. Kirto langsung menuju mobil bak terbuka dan memberikan keterangan kepada warga yang pada intinya kades enggan untuk mundur. Hal ini kemudian membuat suasana memanas hingga warga berangsek menuju pintu gerbang yang dijaga petugas dari Dalmas Polres Cilacap yang mengamankan jalannya aksi. Melihat kondisi kurang menguntungkan ini, petugas lalu mencoba menenangkan warga dan meminta mereka untuk tidak emosi apalagi mengambil tindakan brutal. Petugas lalu mencoba meminta perwakilan warga untuk kembali ke ruang pertemuan didalam kantor desa. Audensi kedua ini justru lebih santai setelah warga terlebih diberi penjelasan petugas polres Cilacap yang memimpin pertemuan. Warga diberi kesempatan untuk kembali menyampaikan tuntutan. Untuk tuntutan pertama akhirnya bisa dikabulkan oleh Kades Thoyib yang berjanji akan segera membuat langkah kongkrit. "Saya siap untuk memenuhi agar mengembalikan alamat lama," kata dia. , Camat Wanareja Bintang Dwi Cahyo meminta agar kades segera membuat perdes yang memastikan keputusan tersebut. Selain itu, dia diinstruksikan untuk segera mengumpulkan perangkat dan lembaga desa dan membahas perdes terbaru yang perubahan alamat warga. "Segera kumpulkan perangkat dan lembaga desa untuk membahas perdes," kata dia. Menanggapi tuntutan kedua, jawaban diberikan oleh IPTU Slamet, salah satu anggota Tim Saber Pungli Kabupaten Cilacap. Dia mengatakan, kades bisa ditahan jika melanggar aturan seperti melakukan pungutan dalam Pronas. Warga juga diberi kesempatan untuk melaporkan pungutan itu disertai dengan bukti lengkap. Dengan dasar laporan ini, petugas bisa menindaklanjuti dengan penyelidikan. "Silahkan laporkan dilengkapi dengan bukti yang kuat dan lengkap," kata dia. Penjelasan ini ternyata belum memuaskan warga karena mereka masih menginginkan agar kades untuk mundur dari jabatan. Suasana audensi kembali menghangat. Perwakilan warga dan kades sempat bersitegang sebelum akhirnya Camat memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberhentian kades berdasarkan peraturan daerah (perda). Setelah itu, warga lebih tenang dan bisa menerima penjelasan dari semua pihak terkait. Pertemuan ini kemudian diakhiri dengan penandan tanganan surat kesediaan kades untuk segera membuat perdes. Setelah itu, perwakilan warga kembali ke kerumunan dan menjelaskan seluruh hasil pertemuan. Warga kemudian bubar setelah dipastikan mereka akan tetap mengawal proses pembuatan perdes tersebut. (har/)

Sumber: