Banner v.2

80.016 Meter Irigasi Rusak di Purbalingga, 26,5 Persen Lahan Masih Andalkan Hujan

80.016 Meter Irigasi Rusak di Purbalingga, 26,5 Persen Lahan Masih Andalkan Hujan

Jaringan irigasi yang rusak di wilayah Kecamatan Padamara.-Aditya/Radarmas-

PURBALINGGA – Kerusakan jaringan irigasi tersier di Kabupaten Purbalingga mencapai 80.016 meter atau sekitar 80 kilometer. Kondisi ini menjadi indikator belum optimalnya layanan air untuk sektor pertanian.

Data Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (DPPP) mencatat total panjang jaringan irigasi tersier mencapai 326.391 meter. Dari jumlah tersebut, 56,96 persen atau 185.928 meter dalam kondisi baik dan 18,52 persen atau 60.447 meter dalam kondisi sedang.

Sementara itu, 14,28 persen atau 46.623 meter mengalami rusak ringan dan 10,23 persen atau 33.393 meter rusak berat. Akumulasi kerusakan tersebut mencapai 80.016 meter yang menjadi beban perbaikan cukup besar.

“Kondisinya bervariasi, mulai dari baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat,” jelas Kepala DPPP Purbalingga, Prayitno.

BACA JUGA:El Nino Godzilla Diprediksi April 2026, Purbalingga Siapkan 10 Irigasi dan Asuransi 1.600 Hektare Lahan

Dampak kerusakan ini terlihat dari belum maksimalnya layanan irigasi di lahan pertanian. Dari total luas daerah irigasi 19.159 hektare, baru 14.082 hektare atau 73,5 persen yang terlayani.

Artinya, sekitar 26,5 persen lahan masih bergantung pada air hujan dan air tanah. Kondisi ini berisiko terhadap produktivitas pertanian, terutama saat musim kemarau.

“Sisanya masih mengandalkan air tadah hujan dan air tanah,” imbuhnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPPP telah mengusulkan bantuan perbaikan ke pemerintah pusat. Sebanyak 10 daerah irigasi diusulkan mendapatkan bantuan pada tahun 2026.

BACA JUGA:Lima Jaringan Irigasi Utama di Purbalingga Mulai Dilaksanakan, Atasi Persoalan Air Petani

“Perbaikan dilakukan secara swakelola. Jadi dana langsung masuk ke kelompok tani, untuk kemudian dikerjakan oleh kelompok tani tersebut,” ujarnya.

Skema swakelola diharapkan mempercepat perbaikan sekaligus meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran. Pemerintah juga berharap tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan. (***)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: