Menyentuh Langsung Masyarakat, Dinperkim Terus Dorong Pemenuhan Infrastruktur Dasar
PASANG BATU. Pj Bupati Banyumas Iwanuddin Iskandar (tengah pakai topi) didampingi Kepala Dinperkim Kabupaten Banyumas Sakty Suprabowo (berdiri, belakang Pj Bupati) memasang batu rumah penerima bantuan RTLH di Desa Karanglewas, Kecamatan Jatilawang.-JUNI R/RADARMAS-
PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.CO.ID - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, terus berupaya memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar, yang semuanya langsung menyentuh masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan, melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan sepanjang tahun 2024.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas Sakty Suprabowo menuturkan, tahun 2024 program-program dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas difokuskan untuk penanaganan kemiskinan ekstrem melalui penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penanganan sanitasi, kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta penanganan kawasan permukiman kumuh.
"RTLH antara sebelum penanganan dan sesudah penanganan itu terlihat sekali perbedaannya, yang tadinya dinding bambu, sekarang menjadi tembok. Yang lantai tanah menjadi lantai lebih layak," kata dia.
Ia menuturkan, untuk penanganan RTLH Kabupaten Banyumas tahun 2024 sebanyak 3.548 unit dengan alokasi anggaran Rp 63,3 miliar. Alokasi anggaran tersebut bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, Baznas kabupaten, Baznas Provinsi, Dana Desa, dan CSR.
SUMUR RESAPAN. Pelaksanaan pembangunan sumur resapan di Jalan Gandasuli, Kelurahan Karangpucung sebagai upaya penanganan kawasan permukiman kumuh.-JUNI R/RADARMAS-
"Tahun ini penanganan RTLH untuk kemiskinan ekstrem, tuntas dilaksanakan di 60 desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem," jelasnya.
Masih soal penanganan kemiskinan ekstrem menurutnya, tidak terlepas dari pemenuhan layanan sanitasi dan SPAM yang memadai. Ia menjelaskan, dua infrastruktur tersebut sangat erat kaitannya dengan kualitas kesehatan masyarakat.
Tahun ini total ada 17 paket yang bersumber dari APBD dan 12 paket didanai dari dana alokasi khusus (DAK) untuk kegiatan SPAM. Untuk APBD nilainya Rp 8,5 miliar, dan DAK Rp 6,4 miliar.
"Stunting salah satu penyebabnya karena sanitasi yang kurang layak. Program SPAM sangat berkaitan dengan itu, air menjadi kebutuhan pokok manusia," paparnya.
KONSOLIDASI TANAH. Proses stake out desain pada konsolidasi tanah di kawasan Bung Karno.-JUNI R/RADARMAS-
Lanjut, untuk sanitasi ia mengatakan, menjadi salah satu kebutuhan infrastruktur dasar manusia yang pihaknya terus upayakan agar semua masyarakat di Kabupaten Banyumas mempunyai sanitasi yang layak dan sehat.
"Sanitasi jelas itu aspek kesehatan, tidak buang air besar sembarangan. Goalnya adalah kesehatan masyarakat khususnya untuk masa depan masyarakat kita," ucapnya.
Tahun ini penanganan sanitasi juga difokuskan untuk menuntaskan kemiskinan ekstrem. Total alokasi untuk penanganan sanitasi adalah Rp 30 miliar, meliputi kegiatan pembangunan tangki septik skala individual, Hibah Air Limbah Setempat (HALS).
"Kegiatannya sudah selesai semua. Untuk capaian sanitasi layak kita sudah mencapai 94 persen," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: