Pendidikan Jadi Solusi Tawar Ketimpangan dan Kemiskinan di Jawa Tengah
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho.-ISTIMEWA-
Salah satunya yang diatur dalam Peraturam Gubernur (PERGUB) nomor 16 tahun 2024, tentang Rencanan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2024-2026. Termasuk didalamnya penanggulangan miskin ekstrem.
Penyebab kemiskinan di Indonesia sangat beragam, mulai dari faktor internal. Seperti pendidikan dan akses pekerjaan hingga faktor eksternal seperti kebijakan ekonomi dan pengaruh global.
“Pemerintah optimis untuk menurunkan angka kemiskinan khususnya di Jawa Tengah dengan menerapkan strategi yang sudah diintruksikan sehingga akan mencapai target untuk kemiskinan ekstrem turun beberapa persen” kata Setya.
Solusi tawar jangka panjang yang dapat menjadi jalan keluar dari kemiskinan, dengan melakukan investasi pada pendidikan. Pendidikan adalah salah satu solusi jangka panjang yang paling efektif untuk menanggulangi kemiskinan.
“Jika akses pendidikan bisa merata untuk seluruh wilayah, bisa menjadi langkah baik untuk menanggulangi kemiskinan. Dengan menyediakan fasilitas sekolah yang memadai di daerah terpencil dan tertinggal. Hal ini mencakup gedung sekolah, laboratorium, dan akses internet untuk mendukung pembelajaran digital dan modern. Selain itu memastikan pendidikan gratis untuk keluarga miskin yang tepat sasaran guna mendorong anak-anak mereka tetap bersekolah tanpa terbebani biaya,” jelas Ari.
Selain itu pemerintah dapat menyediakan program beasiswa dan bantuan Pendidikan. Seperti halnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah yaitu Kartu Jateng Sejahtera.
Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jateng Nomor 40 Tahun 2017, tentang bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin tidak produktif melalui KJS. Kebijakan ini sudah berlaku sejak 2017 dengan kuota 12.764 penerima manfaat per tahun masih berlanjut hingga saat ini.
Bantuan siswa miskin yang diberikan kepada siswa SMA/SMK/SLB dari keluarga tidak mampu, sudah berlaku sejak 2014 sesuai dengan kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2014. Kemudian pendidikan SMK Boarding dan Semi Boarding School yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi kasar dan menurunkan angka putus sekolah di Jawa Tengah.
“Sekolah juga bisa memasukkan materi kewirausahaan, literasi keuangan, dan keterampilan dasar lainnya dalam kurikulum untuk meningkatkan daya saing individu di lapangan," pungkas Ari. (*)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: