Soal Pembangunan Pasar Kroya Cilacap, BKB : Jangan Lupakan Sejarah dan Dipolitisir

CILACAP, RADARBANYUMAS.CO.ID - Tahapan pembangunan pasar Kroya sudah dimulai. Kondisi iini disambut baik oleh para pedagang eks Pasar Kroya.

Mereka akhirnya mendapat kejelasan mengenai nasib mereka yang saat ini masih bertahan di pasar darurat.

Meski demikian, pembangunan pasar yang kabarnya menelan anggaran sekitar Rp 67 miliar, menimbulkan beragam komentar dari beberapa tokoh atau lembaga yang dulunnya turut memperjuangkan agar pembangunan pasar tersebut segera terwujud.

Salah satunya adalah Rindang Suroto, koordinator Bakul Kroya Bersatu (BKB). Dia meminta para pejabat yang terlibat dalam proses pembangunan kembali Pasar Kroya, agar tidak melupakan sejarah.

BACA JUGA:Pengangguran Masih Banyak, Pemkab Cilacap Alokasi Anggaran untuk Tangani Pengangguran

BACA JUGA:Paslon Peserta Pilkada Cilacap Sudah Serahkan LADK

Ia menyayangkan sikap pemerintah Kabupaten Cilacap saat groundbreaking atau peletakan batu pertama, dengan tidak mengundang para pelaku sejarah perjuangan percepatan pembangunan Pasar Kroya tersebut.

"Para pelaku sejarah saat peletakan batu pertama kok nggak diundang. Padahal kita ini pelaku sejarah. Kita yang mengusulkan, kita yang selalu mendorong agar proses pembangunannya dipercepat," katanya, Senin (30/9/2024).

Disini lain, pihaknya menyayangkan pada saat proses peletakan batu pertama kemarin, dihadiri oleh beberapa elite pertai serta peserta untuk gelaran Pilkada mendatang.

"Kalau mau adil mestinya undang semua pasangan calon kita kan ada Bawaslu ada KPU jadinya jelas. Jadi kurang tepatlah kalau proses pembangunan Pasar Kroya, akan dijadikan ajang untuk mendulang suara," tegasnya.

Pria yang akrab dipanggil Rinto ini lebih jauh menjelaskan perjuangan BKB agar pasar Kroya segera dibangun.

Dimulai dengan mendesak Gubernur Jawa Tengah saat itu yang masih dijabat oleh Ganjar Pranowo.

Kemudian dilanjutkan dengan menyerahkan proposal terhadap anggota DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto, yang pada saat itu merupakan anggota Badan Anggaran juga.

"Pada saat itu pun Pemprov Jawa Tengah sudah menyiapkan anggaran perbaikan sebesar Rp 25 miliar, karena pada saat itu terganjal dengan mekanisme pengelolaan sehingga tak kunjung terealisasi," tandasnya.

Sumber: