435 Eks-Gafatar Siap Dipulangkan

Data di Purbalingga Terus Berubah BOYOLALI – Setelah dilakukan pembinaan dan pendampingan selama tiga hari di Asrama Haji Donohudan, ratusan mantan anggota Gafatar akan dipulangkan ke daerah masing-masing. Pemulangan mantan anggota Gafatar rencananya akan dilaksanakan pada Jum’at (29/1) besok. Sebanyak 435 eks Gafatar yang tiba di Asrama Haji pada Minggu dan Senin kemarin (24-25/1), saat ini masih berada di Asrama Haji Donohudan, Boyolali. Mereka sudah didata dan menjalani program pembinaan. Kasubdit Ketahanan Seni Budaya Agama dan Kemasyarakatan Pemprov Jateng, Prayitno Suyatmo, Rabu (27/1) mengatakan, sesuai rencana awal eks Gafatar yang datang ke asrama haji pada Minggu dan Senin (24-25/1) akan dipulangkan setelah lima hari di Asrama Haji Donohudan. Saat ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah asal masing-masing eks Gafatar untuk proses penjemputan. Berdasar pendataan yang sudah dilakukan, sebanyak 435 eks Gafatar yang berada di asrama haji saat ini terbanyak berasal dari Jogjakarta, yakni sebanyak 345 orang, disusul Jawa Tengah sebanyak 40 orang. Sedang sisanya berasal dari daerah lain, seperti Jakarta, Bengkulu, dan Bekasi serta daerah lainnya. “Setelah dilakukan pendataan, semua sudah diketahui daerah asalnya dan akan dijemput pada Jumat besok,” kata Prayitno yang juga menjadi koordinator penanganan eks Gafatar di Asrama Haji Donohudan, kemarin. Selama berada di asrama haji, lanjutnya, mereka diberi berbagai bimbingan. Diantaranya  konseling anak, pembinaan mental dan psikologi, agama, hingga bela negara dan wawasan kebangsaan. Total petugas pembinaan sebanyak 132 orang yang terdiri dari Kodam dan Polda Jateng, MUI Jateng, Kemensos, hingga akademisi. Prayitno juga menginformasikan sebanyak 1.281 eks Gafatar akan menyusul ke Asrama Haji Donohudan pada Rabu malam. Direncanakan mereka berlabuh di Pelabuhan Tanjungmas, Semarang, pada Rabu pukul 17.00 WIB. Rinciannya yakni 860 dewasa, 329 anak-anak, dan 32 bayi. Mayoritas daerah asal rombongan kali ini dari Jawa Tengah. Selain itu dibawa pula aset mereka terdiri dari 19 sepeda, 39 sepeda motor, dan 5 unit mobil. “Informasi terakhir yang kami terima seperti itu,” tandas Prayitno. Sementara itu, sampai Rabu (27/1) kemarin, jumlah warga eks Gafatar asal Purbalingga, yang akan dipulangkan ke Purbalingga masih simpang siur. Data yang masuk ke Pemkab Purbalingga dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Tengah, berubah dari waktu ke waktu. "Datanya masih belum jelas. Meski data yang kami dapatkan langsung dari Bakesbangpol (Jawa Tengah), ternyata di lapangan datanya berubah. Jadi, kami masih belum bisa memastikan berapa warga Purbalingga yang masuk dalam data pemulangan warga eks Gafatar," jelas Kepala Kantor Kesbangpol Purbalingga Satya Giri Podo di kantornya, kemarin (27/1). Dia menambahkan, untuk memastikan jumlah warga eks Gafatar asal Purbalingga, yang dipulangkan dari Kalimantan Barat, pihaknya, masih akan menunggu data kumulatif, setelah seluruh warga eks Gafatar dari Kalimantan Barat dipulangkan ke Pulau Jawa. Kantor Kesbangpol Purbalingga, sudah menugaskan satu personelnya, untuk meng-update data langsung di Asrama haji Donohudan Boyolali, sejak beberapa hari terakhir. Berdasarkan informasi di lapangan, rencananya kloter kedua pemulangan warga eks Gafatar asal Jawa Tenngah, akan merapat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, dini hari tadi. Dari Semarang, selanjutnya warga eks Gafatar tersebut akan dibawa ke Asrama Haji Donohudan. Rencananya, Pemkab Purbalingga akan menjemput secara langsung warga eks Gafatar asal Purbalingga, Jumat (29/1) besok. Penjemputan tersebut, merupakan instruksi dari pemerintah pusat. Pemerintah belum memutuskan formula penanganan lewat transmigrasi ribuan eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar). Hingga saat ini, pemerintah masih berfokus pada upaya memulangkan mereka dari Kalimantan Barat (Kalbar) ke kampung halaman masing-masing. Upaya pemulangan itu sekaligus merupakan langkah untuk melepaskan mereka dari pengaruh paham Gafatar. ”Setelah mereka hidup normal dan tidak lagi dalam paham-paham Gafatar, mau ditransmigrasikan atau mau dikemanakan itu nanti,” tutur Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, kemarin (27/1). Meski demikian, lanjut dia, pemerintah tidak menutup kemungkinan mentransmigrasikan para eks pengikut Gafatar itu dalam waktu dekat. Apalagi, jika ditemui kenyataan bahwa di tempat asal, malah muncul persoalan baru. ”Karena bagaimanapun, negara harus tetap bertanggung jawab terhadap mereka,” tegasnya. Di lapangan, yaitu dalam proses pemulangan eks anggota Gafatar, muncul sejumlah fenomena. Di antaranya, ada beberapa eks anggota yang menolak kembali ke tempat asal. Mereka ingin tetap tinggal di Kalbar. Alasannya, tidak memiliki harta benda di tempat asal. Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menggarisbawahi bahwa langkah mentransmigrasikan eks anggota Gafatar belum diputuskan. Menurut dia, sejumlah faktor masih dibicarakan terlebih dahulu. Mulai wilayah yang akan ditempati, tanggapan penduduk setempat, hingga keselamatan eks anggota Gafatar. ”Jadi, memang harus dilihat dari banyak hal, banyak aspek,” imbuhnya. Karena itu pula, kata Johan, sejumlah kementerian harus berkoordinasi terlebih dahulu guna mencari solusi terbaik. Di antaranya, Kementerian Sosial dan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian yang ada juga perlu berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Johan menegaskan, koordinasi itu harus diutamakan agar keamanan seluruh warga terlindungi. Bukan hanya warga setempat, tapi juga eks anggota Gafatar. ”Jadi, (jalan keluar, Red) dari pemerintah melalui kementerian terkait, seperti yang telah disampaikan Bapak Presiden, untuk mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan gangguan,” kata mantan juru bicara KPK tersebut. Sementara itu, Sekretaris Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Ridha Salamah menyoroti keterangan mantan Ketua Umum Gafatar Mahful M. Tumanurung yang menyebut Gafatar itu bukan Islam mainstream. ’’Kalau pernyataannya seperti itu, berarti mereka Islam non-mainstream. Masih ada Islam-nya,’’ kata Ridha di Jakarta kemarin. Nah, karena masih ada Islam-nya, lanjut Ridha, MUI masih berhak menyatakan sikap terhadap Gafatar. Dia meyakini bahwa salah satu tujuan keberadaan MUI adalah melindungi umat. Ridha menambahkan, MUI tidak ingin umat Islam menjadi rancu atau bahkan resah dengan ideologi Milah Abraham yang dipakai Gafatar. Secara alamiah, orang-orang yang memegang ideologi Milah Abraham itu akan terus mencari orang lain untuk pengembangan ideologinya. ’’Kecuali mereka benar-benar menyatakan keluar dari Islam, masyarakat tidak bingung lagi,’’ kata perempuan yang juga pakar parenting itu. Menurut Ridha, ketika nanti Gafatar benar-benar mendeklarasikan bukan Islam, melainkan agama baru, bakal dilakukan kegiatan pertobatan masal. Para simpatisan atau pengikut Gafatar yang awalnya beragama Islam, lalu memilih tidak ikut Gafatar lagi, dilayani dengan pertobatan. Itu sama dengan pertobatan anggota Al Qiyadah Al Islamiyah yang memercayai Ahmad Musadeq sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Terkait dengan fatwa MUI, Ridha menjelaskan bahwa saat ini sedang finalisasi pengkajian. Dia menegaskan, fatwa itu bukanlah landasan bagi umat Islam untuk berbuat sewenang-wenang kepada anggota atau eks anggota Gafatar. ’’Jangan main hakim sendiri. Tetapi, serahkan urusan hukum kepada aparat penegak hukum,’’ kata dia. (dyn/wan/c7/agm/tya/wid/edy) Judul samb: Transmigrasi Eks Gafatar Belum Pasti

Sumber: