THR Guru PPPK Banyumas Dipastikan Penuh, Dindik Minta Stop Urunan

PURWOKERTO, RDARBANYUMAS.CO.ID – Dinas Pendidikan (Dindik) Banyumas memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi guru ASN PPPK tahun ini diberikan secara penuh. Kebijakan ini diambil untuk menjaga kesejahteraan tenaga pendidik di tengah berbagai isu yang berkembang.

Plt Kadindik Banyumas, Amrin Ma'ruf, menyebut kebutuhan anggaran THR guru PPPK mencapai hampir Rp80 miliar. Anggaran tersebut menjadi komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak para guru.

Ia menegaskan, tidak boleh ada guru yang mengalami penurunan kesejahteraan, khususnya dalam hal take home pay. Pemerintah daerah berupaya memastikan hak tersebut tetap terpenuhi secara utuh.

"Terkait isu pemberhentian guru PPPK, tidak di Banyumas. Sudah ada strategi. Tidak ada yang dirumahkan baik penuh waktu, paruh waktu termasuk untuk tenaga outsourcing," katanya. Pernyataan ini sekaligus menepis kekhawatiran yang sempat beredar di kalangan tenaga pendidik.

BACA JUGA:66 Perusahaan Dipantau, Kepatuhan THR di Purbalingga Meningkat

Amrin menekankan bahwa guru merupakan subjek utama dalam pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, kesejahteraan guru harus menjadi prioritas yang tidak bisa dikompromikan.

Ia juga menyoroti praktik urunan yang kerap muncul di lingkungan pendidikan, terutama setelah momen Idul Fitri. Menurutnya, hal tersebut berpotensi membebani guru jika tidak diatur dengan baik.

"Mohon tidak terlalu banyak urunan. Untuk urunan organisasi silahkan karena ada aturannya. Diluar itu saya minta jangan," pesan dia. Ia berharap semua pihak memahami batasan agar tidak memberatkan tenaga pendidik.

Lebih lanjut, ia menegaskan guru dan seluruh insan pendidikan tidak perlu lagi memikirkan persoalan kesejahteraan. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui kebijakan yang telah disiapkan.

BACA JUGA:DPRD Purbalingga Cek Ekonomi hingga Pos Pengamanan, Harga Naik Tipis, THR Diklaim Lunas

"Biar Bupati, saya dan rekan-rekan di Dinas Pendidikan yang memikirkan," pungkas Amrin. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan guru di Banyumas. ***

Sumber: