Pemkab Cilacap Siapkan Anggaran Rp 1,63 Triliun untuk Program Responsif Gender
Kegiatan Verifikasi Lapangan (Verlap) Evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam rangka Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026.-KOMINFO CILACAP UNTUK RADARMAS-
CILACAP, RADARBANYUMAS.CO.ID - Pemerintah Kabupaten Cilacap mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,63 triliun untuk program responsif gender dalam APBD.
Jumlah tersebut mencapai 41,16 persen dari total belanja daerah.
Sekretaris Daerah Cilacap, Annisa Fabriana, menyampaikan hal itu saat pemaparan dalam kegiatan verifikasi lapangan Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) 2026, Jumat (30/10/2026).
"Anggaran tersebut tersebar di berbagai program dan organisasi perangkat daerah (OPD). Programnya mencakup pemberdayaan perempuan, penanganan stunting, pemenuhan hak anak, hingga penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak," jelasnya.
Sementara itu Plt Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, mengatakan program kesetaraan gender bukan sekadar untuk mengejar penghargaan.
Menurutnya, program tersebut harus menjadi bagian dari pembangunan daerah.
"Harapan kami seluruh masyarakat, baik perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia, maupun penyandang disabilitas, mendapat kesempatan yang sama untuk mengakses layanan dan menikmati hasil pembangunan, " jelasnya.
Pemkab Cilacap juga memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender serta Rencana Aksi Daerah sebagai dasar pelaksanaan program tersebut di setiap OPD.
Selain melalui anggaran, Pemkab Cilacap menjalankan sejumlah inovasi pelayanan masyarakat.
Di antaranya MARI PERCAYA untuk mempercepat penanganan masalah sosial dan DOLAN TELUK PENYU untuk memudahkan layanan administrasi kependudukan.
Ada juga SATKARTARU, sistem penanganan dan pelaporan kebakaran terpadu yang dikembangkan Satpol PP/Damkar.
"Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Cilacap agar layanan pemerintah bisa diakses masyarakat sesuai kebutuhan, termasuk kelompok rentan," jelas Plt Bupati.
Pelaksanaan program pengarusutamaan gender itu dievaluasi oleh tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui verifikasi lapangan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:

