Simak, Ini Perkiraan Pencairan BLT DD 2023 di Purbalingga

Simak, Ini Perkiraan Pencairan BLT DD 2023 di Purbalingga

Warga sedang mengikuti Musyawarah desa khusus (musdesus) BLT DD, pekan kemarin.-DOK. AMARULLAH/RADARMAS-

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) tahun 2023 ini sudah mulai diajukan permohonan pencairan di Januari ini.

Ketua Pendamping Lokal Desa Provinsi Jawa Tengah asal Kabupaten Purbalingga, Aris Yudirianto menjelaskan, mekanisme dokumen penyaluran BLT DD mulai Januari.

Setelah dokumen penyaluran diajukan ke Dinpermasdes, selanjutnya dinas membuat dokumen pencairan BLT DD.

BACA JUGA:Belum Dianggarkan Penanganan Jalan Rusak Sunan Ampel dan Raden Patah Direncanakan Dilakukan Tahun Depan

"Jika dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Februari sudah mentransfer ke rekening desa, bisa juga pada bulan yang sama sudah mulai di cairkan," katanya, Kamis 26 Januari 2023.

Lebih lanjut dikatakan, prosentase  BLT DD tahun 2023 menurun. Tahun sebelumnya Pemerintah Desa diminta mengalokasikan maksimal 40 persen DD untuk perlindungan sosial termasuk BLT DD.

Namun tahun 2023 ini turun menjadi kisaran 10-30 persen dari DD. 

BACA JUGA:Tertimpa Tanah Longsor, Tembok dan Talud SDN 2 Danasari Rusak

"Imbasnya, kelompok penerima manfaat (KPM) di setiap desa menurun. Kondisi ini yang harus dipahami masyarakat," tambahnya.

Tahun sebelumnya, penyaluran BLT DD bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok warga masyarakat rentan yang terdampak Covid-19.

Pemdes diberi amanat oleh Pemerintah Pusat mengalokasikan 40 persen DD untuk penanganan dampak Covid-19 terkait pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

BACA JUGA:Museum Wayang Banyumas jadi Alternatif Outing Class Siswa Sekolah

“Dasar aturannya tahun 2021 yaitu Perpres nomor 104 tahun 2021, bahwa 40 persen dari DD digunakan untuk perlindungan sosial. Tentunya saat itu masing-masing desa berbeda dalam alokasi minimumnya. Saat ini dengan turunnya prosentase, harus tetap dipahami oleh KPM,” rincinya.

Kepala Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga, Ato Susanto AP MSi mengatakan, sudah mengajukan permohonan. "Tergantung KPPN dan Kementerian Keuangan RI. Jika KPPN siap mencairkan Februari, maka bisa cair Februari," tegasnya. (amr)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: