PKL Malioboro Akan Direlokasi, Kini Tunggu Kesiapan Lokasi

Ilustrasi Malioboro.(GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA) JOGJA – Penataan kawasan Malioboro menuju kawasan heritage membawa konsekuensi pada relokasi pedagang kaki lima (PKL). Setelah bersedia direlokasi, para pedagang bakal diperhitungkan dan dijamin agar jualannya tetap ramai. Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS) mengatakan tidak serta merta akan membiarkan tempat relokasi para pelaku usaha kecil itu sepi pembeli. Pemkot akan menjamin lokasi baru yang disiapkan untuk menampung PKL itu tetap ramai dikunjungi. Sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. “Tidak ada maksud membuat tempat itu sepi, tidak, tetap kita ramaikan. Pasti ramai saya jamin,” katanya, Rabu (1/12). Pasalnya, beberapa tempat yang disiapkan untuk menampung PKL itu seperti di eks Gedung Bioskop Indra dan eks Kantor Dinas Pariwisata DIJ. Terkait kapan tenggat waktu PKL harus mulai direlokasi, hal itu belum dapat dipastikan waktunya. Sebab, sejauh ini Pemkot juya masih melihat dulu terkait dengan kesiapan pada dua tempat tersebut. “Kalau belum siap ya ngapain. Harus dipastikan dulu kan, ada kebocoran tidak, sampai benar-benar representatif untuk PKL,” ujarnya. Maka, pedagang diminta tidak terlalu tergesa-gesa untuk melontarkan keberatannya terhadap wacana relokasi tersebut. Niat pemkot pun bukan untuk melakukan penggusuran. Lagi-lagi melakukan proses penataan Malioboro yang merupakan bagian proyeksi sumbu filosofi sebagai sebuah kawasan heritage yang diakui UNESCO. Namun memang membawa konsekuensi, PKL juga perlu ditata ulang. “Kita tidak ada penggusuran, kita bicarakan dulu kenapa kok menolak (keberatan),” jelasnya. Direncanakan sekitar 1.800 PKL yang terdampak relokasi tersebut, baik sisi barat, maupun timur. Penataan bakal dilakukan serentak. Meski, sampai sejauh ini pihaknya belum bisa memastikan waktu relokasi sebab masih bergantung pada kesiapan tempat relokasi. Pun setelah relokasi ini, dikatakan bukan berarti Malioboro tanpa pedagang. Melainkan tetap ada, PKL tetap difasilitasi. “Cuman (tempatnya) pindah di sana, sama di sana, begitu ya,” tambahnya. Tempat relokasi di eks Bioskop Indra juga akan diusulkan dengan penamaan yang lebih baik dan sesuai kearifan lokal. Sementara, tempat relokasi lain juga berada di selatan Hotel Garuda yang direncanakan akan cukup menampung PKL nanti. “Harapan kami semua pihak bisa memahami, ini demi Kota Jogja ataupun DIJ yang kita cintai bersama,” imbuhnya. Sementara Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi (HP) mengatakan dinas kebudayaan sudah berupaya lakukan sosialisasi yang menyasar seluruh PKL melalui masing-masing paguyuban. Dikatakan, mayoritas komunitas sepakat dilakukan penataan kedepannya. “Sebagian besar menurut laporan dari Disbud sudah sepakat hampir semua komunitas. Hanya ada satu dua yang belum sepakat terkait tanggalnya. Jadi kalau untuk relokasi sepakat,” katanya. Terpisah, Ketua Angkringan Malioboro, Yati Dimanto mengatakan, pada dasarnya PKL di kawasan Malioboro keberatan dengan rencana relokasi tersebut. Para PKL lebih memilih prinsip ditata tanpa memindah. Dibuat indah tanpa memindah. “Tidak benar beredar informasi beberapa paguyuban secara resmi dan bulat menyatakan menerima relokasi. Justru sebagian besar menyatakan keberatan,” katanya. https://radarbanyumas.co.id/pengunjung-malioboro-dibatasi-dua-jam-akhir-pekan-aplikasi-sugeng-rawuh-diterapkan/ Sikap keberatan tersebut, karena menimbang dampak buruk sosial dan ekonomi yang sangat mungkin terjadi pada ribuan keluarga mereka. Dimana puluhan ribu jiwa tergantung di dalamnya. Belum lagi, kebijakan relokasi yang diklaim diputuskan secara sepihak oleh Pemerintah tanpa melibatkan Paguyuban PKL. Terlebih, dilakukan pada waktu PKL dalam kondisi tersulit, dampak pandemi Covid-19. Begitu pula, diputuskan tanpa melibatkan Paguyuban PKL dengan rentang jarak yang pendek antara sosialisasi dengan relokasi. “Saat ini baru bangun dari mati suri dan tidur panjang, belum lagi berjalan, kebijakan relokasi sudah di hadapan. Bagaimana kami tidak sedih, pedih, dan miris,” tandasnya. (wia/pra/radarjogja)

Sumber: