SBY Tak Tergoda Presiden Tiga Periode

FIN PIDATO : Susilo Bambang Yudhoyono berpidato dalam acara refleksi pergantian tahun, kemarin (11/12). JAKARTA - Sekjen DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan menyatakan, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sama sekali tidak tergoda untuk menjabat sebagai presiden tiga periode. Dia menekankan sikap Demokrat adalah menolak keras pemilihan presiden oleh MPR, pemilihan kepala daerah oleh DPRD, dan pemilihan tidak langsung. "Ini adalah demokrasi, harus dikembalikan kedaulatan kepada rakyat, tidak boleh diambil oleh MPR," tegas Hinca di di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12). Sikap Demokrat lainnya adalah menolak masa jabatan tiga periode. "Pak SBY menyampaikan enough is enough. Cukup dua periode. Sebab, Indonesia punya pengalaman sejarah zaman sebelumnya," ucapnya. Seandainya ada yang mengatakan nanti SBY boleh maju lagi, Hinca menegaskan pihaknya akan mengatakan tidak. "Demokrat tidak tergoda untuk jabatan presiden tiga periode. Cukup dua periode saja," papar Hinca. Selain itu, lanjutnya, Demokrat juga menolak mengusung calon kepala daerah yang pernah tersangkut dengan kasus korupsi untuk maju dalam Pilkada 2020. "Jika ada calon-calon yang diusung atau muncul yang berkaitan dengan korupsi, tentu kami akan menolak. Kami ingin memastikan yang diusung adalah calon bersih, tidak kotor oleh korupsi," tukasnya. Hinca mengatakan sikap pro pemberantasan korupsi ini ditekankan Ketua Umum DPP Demokrat SBY. Menurut Hinca, SBY menyampaikan sejak awal Partai Demokrat melakukan upaya maksimal pemberantasan korupsi. Karena itu, Demokrat menolak pelemahan KPK dan lainnya. "Konsekuensinya tentu kami menghormati pikiran, ide, dan gagasan kami untuk pro pemberantasan korupsi," bebernya. Untuk mengusung calon kepala daerah dalam pilkada, Demokrat juga memiliki proses berjenjang. Untuk calon kepala daerah bupati, wali kota dan para wakilnya, pengusulan dimulai dari DPC, kemudian dibawa ke DPD, diteruskan ke DPP untuk diputuskan. Khusus calon gubernur dan wakil gubernur, akan diusulkan DPD kepada DPP. Selanjutnya, dari DPP akan dibawa ke Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk diputuskan. Sementara itu dalam pidato refleksi pergantian tahun bertajuk Indonesia Tahun 2020, Peluang, Tantangan, dan Harapan, Rabu (11/12), SBY menyerukan evaluasi pemilu secara menyeluruh. Selain itu, SBY juga ingin pemerintahan Joko Widodo -Ma'ruf Amin sukses dalam melaksanakan tugas lima tahun mendatang. Evaluasi diharapkan SBY dilakukan pemerintah hingga penyelenggara pemilu. Menurutnya, seluruh rakyat menghendaki pemilu mendatang berjalan lebih baik. "Terutama bagi pihak pemerintah, parlemen, dan penyelenggara pemilu. Tujuannya, pemilu di masa mendatang bisa berlangsung lebih baik," paparnya. Meski begitu, hal-hal yang dinilai baik harus tetap dipertahankan. "Yang sudah baik dipertahankan, yang belum baik kita perbaiki. Itulah harapan Partai Demokrat. Saya yakin itu pula harapan rakyat semua," jelas SBY. Presiden RI ke 6 itu menyatakan tahun 2019 penuh dinamika dan ujian. Memasuki Tahun Baru 2020, ada harapan, peluang, sekaligus tantangan. "Meski saat ini Partai Demokrat berada di luar pemerintahan pusat, komitmen kami tak berubah. Kami ingin pemerintah sukses dalam melaksanakan tugasnya," tegas SBY. Dia mengatakan tahun 2019 telah memberikan pengalaman dan pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. "Di tahun ini, rakyat Indonesia baru saja mengikuti pemilihan umum. Banyak hal baru yang kita dapatkan, baik yang positif maupun yang negatif. Yang baik maupun yang buruk," tuturnya. Yang buruk, kata SBY, pertama kali dalam sejarah, pemilu Indonesia diwarnai oleh politik identitas yang melebihi takarannya. Selain itu juga pertama kali terjadi banyak korban jiwa. Baik karena kekerasan maupun bukan. Sementara kabar baiknya, ketika bangsa Indonesia berada di ambang perpecahan dan bahkan benturan fisik pascapemungutan suara, bangsa Indonesia sadar dan terpanggil untuk menahan diri dan tetap menjaga keutuhan. "Alhamdulillah, mimpi buruk itu tidak terjadi. Kita memilih persatuan, bukan perpecahan," ucap SBY. SBY juga menyampaikan pemilihan umum sebagai sebuah kontestasi politik untuk sebuah kekuasaan, telah usai. Sementara, pemilu mendatang masih lima tahun lagi. Sehingga, tidak baik jika saat ini bangsa Indonesia memulai lagi kontestasi baru. "Apalagi jika semangat dan nafsunya adalah mendapatkan kekuasaan di tahun 2024. Tidak etis. Karena pemerintahan Presiden Jokowi yang kedua, baru mulai melaksanakan tugasnya. Mari hormati pemerintah kita," ajak SBY. Dia berpendapat, saatnya bangsa Indonesia menghentikan suasana permusuhan, menghentikan politik yang membelah. SBY menekankan rakyat menghormati negara dan pemimpinnya yang sabar dan mengayomi rakyat dengan adil dan penuh kasih sayang. (rh/fin)

Sumber: