Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Cilacap Periode 2024 -2029 Resmi Dilantik

CILACAP, RADARBANYUMAS.CO.ID - Pimpinan definitif DPRD Kabupaten Cilacap periode 2024-2029 diambil sumpah jabatan serta dilantik, Kamis 24 Oktober 2024. Setelah sebelumnya diemban oleh Pimpinan sementara paska Pemilu Legislatif pada Februari lalu.

Keempat pimpinan definitif DPRD tersebut yaitu Taufik Nurhidayat dari PDI Perjuangan, Suyatno dari Partai Gerindra, Indah Mayasari dari PKB, dan Sindy Syakir dari Partai Golkar.

Ketua definitif DPRD Cilacap terlantik, Taufik Nurhidayat mengatakan, dengan peresmian sebagai pimpinan DPRD masa jabatan 2024-2029 ini, artinya mulai hari ini mewakili Anggota DPRD dan masyarakat, dalam rangka memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat kabupaten Cilacap.

"Tindakan atau keputusan rapat paripurna oleh satu atau lebih unsur Pimpinan DPRD, dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai Tindakan atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD," katanya.

BACA JUGA:Pimpinan DPRD Purbalingga Dilantik, Target Rampungkan AKD Oktober Ini

BACA JUGA:Formasi Lengkap, Susunan Pimpinan DPRD Purbalingga Diusulkan Kepada Gubernur

Sebagai langkah pertama, para pimpinan dewan akan segera membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti Badan Musyawarah, Badan  Anggaran, BK, Bapemperda dan lain-lain.

"Besok Senin (28/10), kita akan mulai membentuk AKD, nanti akan menyusun jadwal lima tahunan, dua tahunan, satu tahunan, bahkan agenda tiap satu bulan," imbuhnya.

Sementara itu, Pj Bupati Cilacap, M Arief Irwanto mengharapkan, para pimpinan DPRD terlantik dapat mengemban amanah dengan baik, dan membawa nilai sinergitas terhadap semua unsur, dalam mewujudkan situasi yang kondusif untuk Cilacap yang lebih baik.

"Jalinan kerja sama antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Cilacap selama ini telah berjalan dengan baik, dengan tetap menghormati peran dan fungsi masing-masing," katanya.

Selanjutnya, yang perlu jadi perhatian bersama adalah upaya untuk menguatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan dalam pengambilan setiap kebijakan, dan juga tentang bagaimana kita menjalankan penyelenggaraan anggaran yang akuntabel.

"Dengan adanya komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan, diharapkan pembangunan di Kabupaten Cilacap
dapat berjalan lebih efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat," pungkasnya.

Sumber: