Iwannudin Iskandar Resmi Dilantik Menjadi Pj Bupati Banyumas, Gantikan Hanung Cahyo Saputro

PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.CO.ID - Iwannudin Iskandar, SH, M.Hum , resmi menggantikan Hanung Cahyo Saputro, S.STP, M.Si sebagai Penjabat (Pj) Bupati Banyumas.

Iwannudin sebelumnya sempat menjabat menjadi Pj Bupati Brebes sejak 23 Desember ini resmi dilantik sebagai Pj Bupati Banyumas oleh Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana Kamis (19/9/2024) di Kota Semarang. 

Sebelum menjadi Pj Bupati Banyumas, Iwannudin Iskandar pernah menduduki posisi Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sejak tahun 2020. Ia menggantikan Hanung Cahyo Saputro setelah rampung menjabat satu tahun sebagai Pj Bupati Banyumas sejak 24 September 2023. 

Dengan dilantiknya Iwannudin, maka Hanung Cahyo Saputro kembali menduduki jabatan semula sebagai Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BACA JUGA:Kasus Dugaan Penculikan Anak di Purwokerto Selesai Melalui Jalur Kekeluargaan

Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana menyampaikan apresiasi kepada Pj Bupati Banyumas yang telah berhasil mengatasi beberapa permasalahan seperti penanganan kemiskiman, penurunan stunting dan juga pengendalian inflasi. 

"Masih ada masalah terkait pengangguran yang prosentasenya masih diatas provinsi, sehingga saya titip kepada Pj Bupati yang baru untuk mendapatkan perhatian khusus," kata dia. 

Ia juga menyinggung terkait kesiapan pemerintah daerah saat pemilihan umum kepala daerah. Baik di Kabupaten Banyumas dan Brebes, calon kepala daerah di dua kabupaten itu bakal melawan kotak kosong. 

"Meskipun calon tunggal,  saya berharap semua masyarakat juga menyatu sehingga tidak terjadi konflik," terangnya. 

BACA JUGA:Pemadam Kembali Turunkan Dua Tangki untuk Padamkan Bara di Toko 8 Saudara

Ia berharap, peran seluruh pihak terutama kepolisian, TNI, dan juga pemerintah daerah bisa saling bersinergi serta tetap dalam kewaspadaan tinggi.  Hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya konflik. 

"Potensi konflik bisa terjadi meskipun Pilkada diikuti calon tunggal, karena pasti ada masyarakat yang tidak semuanya sepakat adanya calon tunggal atau melawan kotak kosong,"ucapnya. 

Soal itu, ia berikan contoh saat pemilihan Wali Kota Makassar pada Pilkada beberapa tahun silam. Kala itu di  Makassar calonnya kalah. 

Oleh karena itu, meskipun calon tunggal, masyarakat masih terbagi dan potensi konflik bisa saja terjadi. 

Sumber: