Banner v.2
Banner v.1

Gedung Baru DPRD Purbalingga Mangkrak, Penyempurnaan Tertunda Karena Tak Ada Anggaran

Gedung Baru DPRD Purbalingga Mangkrak, Penyempurnaan Tertunda Karena Tak Ada Anggaran

Tampak depan gedung baru DPRD Purbalingga dari gerbang selatan.-Alwi Safrudin/Radarmas-

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID – Pembangunan gedung baru DPRD Purbalingga kembali tersendat. Meski struktur utama bangunan yang mulai dikerjakan sejak 2016 itu sudah mencapai 90 persen. Penyempurnaan belum bisa dilanjutkan lantaran tidak ada alokasi anggaran untuk melanjutkan pekerjaan.

Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung DPUPR Purbalingga, Sunaryo, mengatakan proses finalisasi tertahan karena efisiensi anggaran pada awal 2025. Sejumlah pos dialihkan ke kebutuhan lain yang dianggap lebih mendesak. Untuk tahun 2026 pun, ia mengaku belum mengetahui apakah anggaran akan kembali dialokasikan atau tidak.

"Finalisasi masih tertunda karena belum adanya anggaran. Saya belum dengar ada anggaran, kalau nanti ada, pasti segera diinstruksikan ke kami," jelasnya.

Sunaryo menuturkan, pembangunan gedung pernah vakum cukup lama, terutama pada 2020 saat pandemi Covid-19. Tahun berikutnya hanya dikerjakan bagian pagar, sementara pada 2022 proyek sempat putus kontrak. Pekerjaan baru kembali berjalan pada 2023, hingga struktur utama gedung selesai pada 2024. Namun sejumlah sarana prasarana penunjang masih kosong.

BACA JUGA:Komisi II DPRD Purbalingga Dorong Penataan dan Renovasi PFC

"Gedung sudah 90 persen, tinggal penyempurnaan. Tapi sapras seperti jalan, parkiran, taman, drainase, gedung parkir, musala, penerangan jalan itu belum. Isinya juga belum, seperti meubel dan interior,” katanya.

Secara teknis, gedung sebenarnya bisa digunakan, namun kondisinya belum layak dipakai. Halaman belakang masih tanah bekas sawah, dan perlu diurug dahulu. Listrik juga masih pakai daya lama, belum tambah daya. Sementara untuk pemeliharaan bangunan selama menunggu kelanjutan proyek, belum ada anggaran khusus.

"Sementara hanya perawatan ringan, karena ada tukang bersih-bersih dan tukang jaganya," jelas Sunaryo.

Dalam Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda APBD 2026, sempat muncul usulan anggaran Rp 2,2 miliar untuk penyelesaian gedung. Namun rencana itu urung direalisasikan. Terkait target penyelesaian, DPUPR belum dapat memastikan.

BACA JUGA:Soal Polemik PKL Alun-alun, Komisi I DPRD Purbalingga Minta PFC Dibuat Lebih Menarik

"Katanya mau dianggarkan Rp 2,2 miliar, tapi tidak jadi. Mungkin ada prioritas lain, jadi belum bisa direalisasikan. Kami belum tahu juga kapan targetnya, prinsipnya kalau ada anggaran, langsung kami kerjakan dan selesaikan,"  kata Sunaryo.

Kepala Bidang Anggaran Bakeuda Purbalingga, Harniah, memastikan bahwa dalam APBD 2026 tidak ada pos anggaran untuk gedung DPRD baru. "Belum terpasang anggaran untuk pembangunan gedung DPRD," ungkapnya.

Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan, menyatakan bahwa dengan kondisi tersebut, tahun 2026 DPRD dipastikan belum bisa menempati gedung baru. Meski begitu, pihaknya tetap mendorong Pemkab agar segera menuntaskan pembangunan.

"Pastinya begitu, karena sarana dan prasarana belum ada. Kita tetap dorong untuk segera dituntaskan, namun kebijakan eksekutif saat ini memang fokus untuk infrastruktur," terangnya. (alw)

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: