Soal Polemik PKL Alun-alun, Komisi I DPRD Purbalingga Minta PFC Dibuat Lebih Menarik

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID – Polemik relokasi pedagang di kawasan Purbalingga Food Center (PFC) kembali mendapat sorotan DPRD Kabupaten Purbalingga. 

Ketua Komisi I, Dewi Wijayanti, menyatakan pihaknya memahami keresahan para pedagang yang omzetnya turun setelah relokasi, sekaligus aspirasi masyarakat yang ingin Alun-alun tetap bisa dimanfaatkan untuk aktivitas ekonomi.

"Kami mendorong pemerintah daerah segera menuntaskan regulasi baru dan membangun koordinasi yang baik dengan para pedagang. Penataan harus jelas dan berjalan harmonis,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan persuasif, komunikatif, dan partisipatif menjadi kunci dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Pemkab diminta menyiapkan area alternatif yang strategis dan ramai pengunjung, atau sekaligus membenahi konsep PFC agar lebih menarik.

BACA JUGA:Petakan Lapak Jualan di Alun-alun, Pedagang PFC Bersitegang dengan Satpol PP Purbalingga

“PFC bisa ramai kalau dibenahi, misalnya menambah fasilitas permainan anak dan menghadirkan makanan yang lebih variatif,” kata Dewi. Ia juga menyoroti keluhan pedagang soal banyaknya pengamen yang mondar-mandir, sehingga membuat pengunjung kurang nyaman.

Dewi mendorong pedagang untuk ikut berinovasi, seperti menjual makanan kekinian yang diminati anak muda, agar kawasan tersebut kembali hidup.

Sementara itu, Perda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dijadwalkan disahkan dalam Rapat Paripurna pada Jumat (28/11). Secara teknis, PKL tetap diperbolehkan berjualan di lokasi yang akan ditetapkan melalui Perbup.

Satpol PP, sebagai mitra kerja Komisi I, juga didorong melakukan penertiban dengan cara-cara persuasif agar tidak menimbulkan gesekan. Dari informasi Satpol PP, pemkab saat ini tengah menyiapkan konsep lokasi yang akan dijadikan kantong PKL, namun titik pastinya belum ditentukan.

BACA JUGA:Pedagang PFC Mulai Petakan Lapak Berjualan Kembali di Alun-alun Purbalingga

Dewi berharap seluruh proses penataan bisa berjalan seimbang, mengakomodasi kepentingan pedagang, masyarakat, sekaligus menjaga ketertiban kota. (alw)

Sumber: