Mahkamah Konstitusi Gelar Simulasi Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024

RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Mahkamah Konstitusi (MK) merespons proaktif dengan menyelenggarakan simulasi penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024. Kegiatan ini melibatkan para pegawai yang tergabung dalam gugus tugas MK dan diselenggarakan di Aula Lantai Dasar Gedung 1 MK.

Dalam keterangan resmi, Ketua MK, Suhartoyo, menjelaskan bahwa simulasi ini bertujuan untuk mempersiapkan peradilan yang dapat dipercaya dan modern dalam rangka menyambut pelaksanaan Pemilu serentak 2024.

"Sangat penting bagi kami untuk memastikan bahwa apa yang diharapkan oleh publik dari MK dapat terwujud melalui penyelenggaraan peradilan yang adil, terpercaya, dan berbasis pada prinsip-prinsip modern yang merupakan bagian dari visi-misi MK," ungkap Suhartoyo dalam keterangannya pada Selasa, 9 Januari 2024.

Dengan pelaksanaan simulasi ini, MK berupaya untuk memastikan bahwa lembaga peradilan siap menghadapi potensi perselisihan hasil pemilihan umum dengan profesionalisme dan keberanian dalam menjalankan tugasnya demi kepentingan demokrasi dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

BACA JUGA:Ratusan Surat Suara Pemilu 2024 di Banyumas Ditemukan Rusak, Didominasi Surat Suara DPRD Provinsi

BACA JUGA:KPU Banyumas Libatkan 550 Warga Sortir dan Lipat Surat Suara Pemilu 2024, Target 23 Januari Selesai.

Ketua MK, Suhartoyo, berharap agar kinerja pegawai MK dapat mencapai tingkat yang lebih baik, yang didukung oleh infrastruktur yang telah dipersiapkan. Infrastruktur yang disiapkan diharapkan mampu mendorong para pegawai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya guna mendukung pelaksanaan PHPU 2024 secara optimal.

"Sangat penting bagi kami untuk memastikan bahwa setiap pegawai MK memiliki kinerja yang lebih baik, sejalan dengan infrastruktur yang telah kami siapkan untuk mendukung penanganan PHPU," ujar Suhartoyo.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Jenderal MK, Heru Setiawan, menjelaskan bahwa evaluasi pasca-simulasi akan menjadi fokus dalam rapat kerja guna menciptakan gugus tugas yang ideal. Infrastruktur, teknologi, serta sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menangani PHPU menjadi bagian integral dari rangkaian simulasi yang dilaksanakan.

"Kami telah mempersiapkan infrastruktur, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan untuk menangani sengketa PHPU. Namun, masukan dari seluruh tim sangat penting. Evaluasi hasil simulasi minggu ini akan menjadi bagian penting dari rapat kerja kami," jelas Heru.

BACA JUGA:Mobil Percetakan Bawen Terbalik, 400 Ribu Lembar Surat Suara Pemilu Berserakan

BACA JUGA:Lima Tuhan Ikut Mencoblos pada Pemilu 2024

Panitera MK, Muhidin, mengharapkan partisipasi aktif para pegawai peserta simulasi dalam memberikan ide, gagasan, dan solusi yang konstruktif setelah kegiatan simulasi berlangsung.

Sumber: