Dipulangkan Ke Daerah Asal

Dipulangkan Ke Daerah Asal

[caption id="attachment_96304" align="aligncenter" width="100%"] EKS GAFATAR : Wagito (41) salah satu eks Gafatar yang berasal dari Cilacap memperlihatkan tulisan Apa[/caption] Soal Anggota Gafatar, Keputusan Resmi Hari Ini JAKARTA – Aksi anarkistis massa yang mengusir kelompok Gafatar di Kalimantan Barat langsung ditindaklanjuti Pemerintah Pusat. Para anggota Gafatar langsung dievakuasi ke sejumlah kamp penampungan. Kemendagri berencana memulangkan seluruh pengungsi tersebut ke daerah masing-masing. Data dari TNI AL menunjukkan, sedikitnya ada 1.529 anggota Gafatar yang berhasil dievakuasi ke kamp  pengungsian. ’’Di Kabupaten Mempawah ada 1.119 jiwa, sementara di Kabupaten Kubu Raya ada 410 jiwa yang diungsikan,’’ terang Kadispenal Laksamana Pertama M Zainudin lewat pesan singkat kemarin. Saat ini, pihaknya menyiapkan KRI Teluk Bone untuk mengangkut parea pengungsi tersebut ke Jawa Tengah. KRI tersebut akan segera bertolak dari Kolinlamil Tanjung Priok Jakarta. Selama menunggu KRI, Bekangdam XII Tanjungpura telah menyiapkan dapur lapangan untuk memenuhi kebutuhan logistik bagi para pengungsi. Zainudin menuturkan, kebutuhan logistik para pengungsi disiapkan Pemprov Kalbar. TNI AL saat ini juga masih menunggu apakah akan ada pengungsi tambahan. Khususnya, dari beberapa kabupaten yang didiami kelompok Gafatar di Kalbar. ’’Apabila meningkat terus, kami menyiapkan juga KRI teluk Gilimanuk,’’ tambahnya. Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan pihaknya sudah mengambil tindakan atas kejadian pembakaran dan pengusiran anggota kelompok Gafatar di Kalbar. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo sudah bertolak ke Kalbar untuk mengendalikan penanganan peristiwa tersebut. Secara khusus, Tjahjo menyatakan telah menghubungi Gubernur Kalbar dan jajaran intelijen setempat untuk mengantisipasi agar konflik tidak meluas. ’’Saya minta gubernur kendalikan situasi dan mengevakuasi mereka (anggota Gafatar) ke kampung asalnya,’’ terangnya kemarin. Selain itu, pihaknya juga mendapatkan kepastian bahwa tidak ada masyarakat adat Dayak yang terlibat dalam peristiwa itu. Gubernur sebagai pemimpin suku Dayak memastikan masyarakat setempat tidak sampai terprovokasi kejadian tersebut. Untuk langkah selanjutnya, pihaknya meminta kepala daerah turun dan proaktif untuk menenangkan situasi pascakejadian. Begitu pula Satpol PP setempat yang diminta membantu menjaga keamanan. ’’Pemda dan Forkopimda harus menjamin tidak ada pengusiran maupun kegiatan masyarakat yang anarkistis,’’ lanjut mantan sekjen PDIP itu. Pihaknya tidak memberi perlakuan khusus kepada Gafatar. Kelompok tersebut, tutur Mendagri, cukup dibina lalu dievakuasi ke daerah asal sesuai kartu identitas yang dimiliki. Pekan depan, pihaknya akan mengumpulkan Kepala Bakesbangpol dan Kasatpol PP se-Indonesia di Jakarta. Persoalan konflik antara masyarakat dan Gafatar masuk salah satu agenda dalam rakor tersebut. Aksi anarkis penyerangan pemukiman eks anggota Gafatar di Kalimantan Barat disesalkan pemerintah. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, pemerintah memberikan jaminan perlindungan untuk para pengungsi eks Gafatar. ''Kita tidak mau tindakan intoleransi dilakukan siapapun,'' ujarnya di Kompleks Istana Presiden kemarin (20/1). Menurut Pramono, Presiden Jokowi sudah menginstruksikan kepada Menkopolhukam Luhut Panjaitan, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Mensesneg Pratikno untuk terus berkoordinasi, termasuk dengan aparat keamanan di Mempawah dan pemerintah daerah. ''Agar menjalankan proses relokasi dengan baik,'' katanya. Pramono menyebut, sebenarnya pihak aparat keamanan maupun pemerintah daerah sudah bernegosiasi dengan masyarakat maupun eks anggota Gafatar agar memberikan waktu 4 hari untuk relokasi. Namun, belum sampai 4 hari, lokasi pemukiman sudah diserang oleh massa. ''Makanya pemerintah akan mempelajari dan mencari siapa dalangnya (aksi anarkis),'' ucapnya. Terpisah, Kadivhumas Polri Irjen Anton Charliyan menjelaskan, tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan masyarakat itu kemungkinan besar karena kesadaran masayrakat untuk menolak Gafatar. ”Gafatar sebagai gerakan yang radikal dan terlarang tentu memang harus ditolak,” ujarnya. Namun begitu, tentunya jangan sampai masyarakat melakukan penolakan secara berlebihan. Penggunaan kekerasan yang akhirnya melukai yang lainnya tentu sangat merugikan. ”Kami himbau masyarakat untuk bisa menahan diri,”tuturnya. Bila, masyarakat tetap tidak terkendali, maka tentu kepolisian bisa bertindak tegas untuk menegakkan hukum. Apalagi, jika memang ada yang melaporkan terkait masalah tersebut. ”Untuk yang merasa dirugikan silahkan lapor ke polisi, untuk masyarakat yang menolak tentunya harus percaya pada polisi,” tegasnya. Terpisah, Jaksa Agung HM Prasetyo menyatakan bahwa Kejaksaan Agung telah mendengar terkait aksi pembakaran penampungan Gafatar di Mempawah. Terkait hal itu, Prasetyo menyatakan bahwa akan dilakukan pertemuan lintas instansi negara yang tergabung di bakorpakem untuk membahas hal itu. Prasetyo menyatakan bahwa rekomendasi Kejagung sampai kemarin masih dalam tahap penyusunan. “Ini masih belum selesai, masih dalam proses,” kata Prasetyo di gedung parlemen, Jakarta, kemarin. Menurut Prasetyo, rekomendasi bakorpakem nantinya merupakan pernyataan bersama para pimpinan instansi negara terkait. Kejagung kata Prasetyo dalam hal ini lebih banyak ikut menyetujui setiap rekomendasi yang disampaikan lembaga lain. “Kejaksaan hanya mengetok palu saja terhadap hasil-hasil pembahasan Bakorpakem,” tandasnya. Dari Kemenag, Keputusan resmi pemerintah terhadap organisasi Gafatar bakal dikeluarkan hari ini. Tepatnya di dalam forum pertemuan Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem). Badan koordinasi yang terdiri dari Kejaksaan Agung, Kemenag, Kemendagri, Polri, dan instansi lainnya itu akan berkumpul di kantor Kejaksanaan Agung pagi ini (21/1) pukul 10.00. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Latihan (Balitbang-Diklat) Kemenag Abd. Rahman Mas’ud mengatakan dia yang ditunjuk mewakili Kemenag duduk di Bakor Pakem. ’’Pertemuan besok itu bukan yang pertama dalam rangka membahas Gafatar,’’ katanya di Jakarta kemarin (20/1). Mas’ud menjelaskan dalam pertemuan pertama yang berjalan beberapa hari lalu, Bakor Pakem hanya membahas sekilas tentang apa itu organisasi Gafatar. Dia mengatakan kemungkinan besar dalam pertemuan besok, akan diputuskan sikap resmi pemerintah terhadap Gafatar. Dia menjelaskan keputusan yang diambil bersifat keputusan bersama. Keputusan diambil setelah meramu sejumlah rekomendasi dari masing-masing instansi di Bakor Pakem. Jadi dia  belum bisa memastikan bentuk atau wujud keputusan itu. Meskipun begitu Mas’ud menjelaskan Kemenag bakal membawa sedikitnya empat rekomendasi untuk penanganan Gafatar. Keempat rekomendasi itu adalah memberikan pembinaan, perlindungan, dan jaminan keamanan terhadap anggota Gafatar. Kemudian masyarakat dilarang anarkis dan melakukan tindakan hukum dalam menyikapi keberadaan anggota Gafatar. Lalu yang terakhir meminta penegak hukum menindaklanjuti laporan masyarakat adanya kemungkinan pelanggaran hukum oleh pengurus Gafatar. Terkait dengan pembakaran rumah pengikut Gafatar, Mas’ud sangat menyayangkannya. ’’Aksi pengerusakan seperti itu tidak boleh terjadi,’’ jelas dia. Menurut Mas’ud pengikut Gafatar itu tetap bagian dari penduduk Indonesia. Mas’ud mengatakan para pengikut Gafatar itu sebagai korban yang membutuhkan penyadaran dan diayomi. Dia khawatir jika respon terhadap pengikut Gafatar berlebihan, bisa berdampak negatif. Seperti upaya balas dendam dan lain sebagainya. Dia berharap masyarakat menyerahkan ke aparapat penegak hukum untuk menangani keberadaan pengikut Gafatar. Dosen Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta Almakin sangat menyayangkan aksi pengerusakan permukiman pengikut Gafatar. ’’Pengerusakan dan pembakaran itu sudah seperti aksi teroris di jalan Thamrin Jakarta,’’ katanya. Dia berharap polisi mengusut tuntas aksi anarkis masyarakat itu. Menurutnya pemerintah tetap harus melindungi masyarakat dengan keyakinan apapun. Kalau memang ada pelanggaran, bisa diproses oleh polisi atau kejaksanaan tanpa ada aksi pengerusakan atau pembakaran. ’’Pengikut Gafatar tidak akan sampai melaukan aksi bom bunuh diri,’’ tandasnya. (byu/owi/idr/bay/wan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: