Sah, APBD Pemprov Jateng 2024 Disetujui Rp28,5 Triliun

SEMARANG, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID – Rapat Paripurna DPRD Jawa Tengah menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2024. Dalam APBD itu, anggaran belanja Pemprov Jateng  2024  disetujui sebanyak Rp28,5 triliun. 

"Dengan disetujuinya rancangan keputusan tersebut, maka sekaligus ditetapkan menjadi keputusan DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2023," kata Ketua DPRD Jateng Sumanto dalam rapat paripurna pada Rabu, 29 November 2023.

Disetujui anggaran tersebut setelah adanya kesepakatan dalam pembahasan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD  Jawa Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa Tengah. 

Dalam laporannya, Banggar juga memberikan beberapa rekomendasi. Di antaranya dalam implementasi kegiatan dan program perangkat daerah agar difokuskan pada persoalan utama, antara lain penanganan kemiskinan, penanganan stunting, penegakan keadilan sektor pendidikan (penganggaran BOSDA Jateng serta insentif guru keagamaan dan madrasah).

BACA JUGA:Antisipasi Bencana di Musim Hujan, Pemprov Jateng Siagakan Personel dan Peralatan

BACA JUGA:Ekonomi Jateng Triwulan III 2023 Tumbuh 5,07%, Masih Berpotensi Meningkat

Rekomendasi lainnya adalah implementasi penganggaran agar difokuskan pada pelayanan dasar dengan standar layanan minimum sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Serta ketersediaan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pemilu guna menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat selama tahun politik.

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana dalam pendapatnya menyampaikan, terimakasih atas  masukan dan saran dari anggota DPRD guna memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat dan kemajuan Jawa Tengah.

"Atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kami ucapkan terima kasih kepada para pimpinan dan anggota DPRD dan seluruh fraksi atas proses pembahasan intens sehingga RAPBD tahun 2024 bisa disepakati hari ini," katanya.

Proses berikutnya, kesepakatan APBD 2024 tersebut akan diserahkan Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri biasanya membutuhkan waktu sekitar 15 hari.

"Selanjutnya sesuai tahapan dan mekanisme rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ini akan kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi," katanya.

Nana menjelaskan, bahwa semua program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah terakomodir dalam RAPBD 2024.

Untuk program bidang pendidikan, BOSDa diarahkan untuk memberikan pendampingan pembiayaan bagi sekolah swasta yang juga telah mendapatkan alokasi anggaran BOS. Di dalamnya juga terdapat anggaran untuk hibah bidang pendidikan keagamaan, bantuan insentif pengajar pendidikan, serta BOSDa Madrasah Aliyah.

Pada bidang pertanian, anggaran difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian dan meningkatkan nilai tukar petani. Salah satunya adalah alokasi asuransi usaha tani padi,  guna memberikan perlindungan kepada petani yang mengalami gagal panen.

Sumber: