Seruan Anti Korupsi Dari Alun-alun Purwokerto

PURWOKERTO - Puluhan massa dari HMI dan BEM UMP, Jumat (9/12) kemarin menyerukan anti korupsi di alun-alun Purwokerto. Meski sempat diwarnai adu orasi antara kedua belah massa, namun situasi berjalan kondusif setelah elemen pimpinan daerah bersedia menemuai para demonstran. Dalam pernyataaan sikap yang dibacakan di hadapan Bupati dan Perwakilan DPRD Banyumas, Presiden BEM UMP, Jodi Junaedi mengatakan, aksi tersebut merupakan salah satu tuntutan terhadap keresahan mahasiswa selama ini. Sebab meski sudah sering disampaikan tuntutan dan desakan kepada pemerintah terkait pemberantasan korupsi, sejauh ini praktik korupsi justru semakin meningkat, bukan malah berkurang. Menurutnya, di Hari Anti Korupsi kemarin, massa juga mengajukan tuntutan dan asprisari secara tertulis kepada Bupati dan DPRD Banyumas. Mereka ingin para pimpinan daerah meneruskan aspirasi mereka ke tingkat provinsi dan pusat. "Kita akan kawal terus aspirasi kita sampai ke tingkat provinsi dan pusat. Kalau dibiarkan terus, Indonesia tidak mungkin bisa menjadi bangsa yang bebas korupsi," tegasnya. Ada tiga tuntutan yang difokuskan BEM UMP kemarin, yakni penyelenggaraan pelayanan publik dalam pembuatan KTP elektronik, tindakan pungutan liar di jalan yang marak terjadi di daerah di Indonesia1, serta permasalahan atau keterbukaan soal tax amnesty. "Sekarang pungli sudah di mana-mana. Dan ironisnya dilakukan oleh pegawai pemerintah maupun aparat yang harusnya melayani masyarakat," ujarnya. Salah satu Komisioner HMI Unsoed, Agam Fadila mengatakan, supremasi hukum untuk memberantas korupsi di Indonesia harus mendapat perhatian khusus. Sebab Indonesia termasuk negara terkorup di dunia. Sampai saat ini, juga belum ada kejelasan hukum di Indonesia soal pemberantasan korupsi. "Kalau perlu sanksi untuk koruptor diubah seberat-beratnya agar tidak ada lagi yang melakukan tindak korupsi," tegasnya. Bupati Banyumas, Ir Achmad Husein, yang menerima pernyataan sikap dan tuntutan massa, menyatakan sangat setuju dengan hal tersebut. "Kita akan upayakan meneruskan aspirasi ini ke tingkat provinsi dan pusat," ujarnya. (bay/din)

Sumber: