Ada Rp 14 Triliun di Kemendikbudristek, Pemda Diminta Ajukan Kebutuhan PPPK Secara Optimal

JAKARTA, DISWAY.ID - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah menganggarkan dana Rp14 triliun untuk menggaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di 2022. 

Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Adriyanto setelah mengumumkan akan merekrut satu juta guru PPPK tahun ini.

"Kemenkeu telah menganggarkan dana transfer kepada Pemerintah daerah (Pemda) dalam berbagi bentuk, salah satunya Dana Alokasi Umum (DAU), di mana DAU ini digunakan untuk peningkatan layanan publik di mana telah dianggarkan Rp21 triliun,” kata Adriyanto dalam Silaturahmi Merdeka Belajar dikutip Rabu, 28 September 2022.

Adriyanto menambahkan, pada 2022 terdapat sekitar Rp14 triliun yang disiapkan untuk guru PPPK di dalam anggaran DAU. Sehingga, total anggaran untuk PPPK Rp34 triliun.

“Oleh sebab itu, diharapkan Pemda dapat segera menetapkan guru yang telah dinyatakan lolos seleksi, sehingga semangat kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah dapat kita percepat," ujarnya

Adriyanto meminta Pemda tidak perlu khawatir mengenai penggajian guru PPPK.

Menurutnya, ketentuan penganggaran di APBD, terdapat batasan 30 persen alokasi biaya belanja pegawai.  

“Kami mendorong Pemda untuk menetapkan prioritas yang hendak dibelanjakan, salah satunya terkait pendidikan, karena telah menjadi tanggung jawab Pemda untuk membayarkan tunjangan ASN PPPK tersebut,” terangnya.

Pemda Diminta Ajukan Kebutuhan PPPK Secara Optimal

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) mengajukan formasi seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2022 guru secara optimal.

Pada satuan pendidikan negeri, angka kebutuhan guru yaitu 2,4 juta. Angka tersebut juga sudah memperhitungkan kebutuhan guru agama. Dalam menutupi kebutuhan tersebut, saat ini telah tersedia 1,3 juta guru ASN. 

"Jadi, kami masih kekurangan guru ASN di sekolah negeri sebanyak 781 ribu,”  kata Plt Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek, Nunuk Suryani.

Adapun total usulan formasi dari Pemda yang telah diverifikasi atau divalidasi KemenPAN-RB baru sekitar 319 ribu pada 2022. Jumlah itu belum menutupi setengah kebutuhan.

"Semua provinsi sudah membuka formasi, tetapi ada yang timpang. Sebagai contoh, Kepulauan Riau hanya mengusulkan 718 dari total kebutuhan 3.064 guru. Ada daerah lain, seperti Jawa Barat yang mengajukan 3.800 dari 26 ribu kebutuhan. Pengajuan dari daerah berkisar 41 persen dari semua kebutuhan,” terangnya.

Sumber: