Markas Gafatar Banyumas Sudah Kosong

24 Warga Purbalingga Menghilang SOKARAJA- Kosong. Sudah tidak ada lagi aktifitas. Bangunan di Jalan Sidodadi II, Desa Sokaraja Tengah, RT 02 RW 07, Kecamatan Sokaraja yang disinyalir merupakan markas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) Banyumas juga terkunci. Ketua RT 02 RW 07 Desa Sokaraja Tengah Sumadi, rumah itu sepi sejak sebelum tahun baru. Papan bertuliskan "Sekretarian Gafatar" juga diturunkan. Sejak itu, tak lagi tampak lagi aktifitas di rumah itu. "Sebelum tahun baru sudah tidak ada lagi aktivitas di tempat ini," kata Sumadi saat mendampingi Kapolsek Sokaraja AKP Pujiono yang mendatangi rumah tersebut, Rabu (13/1). Sumadi mengatakan, selama ini tidak ada aktivitas menonjol di bangunan bertingkat dua yang menyerupai rumah toko tersebut. "Yang jelas saat masuk ke sini, mereka melaporkan kepada kami. Saat itu yang pertama kali datang bernama Azis, katanya warga (Desa) Pekaja (Sokaraja)," kata dia. Sumadi mengatakan, sebelum ditinggal pergi penghuninya, banyak orang yang datang. Karena, sering ada kegiatan di rumah itu meskipun aktivitasnya tidak menonjol. Menurut dia, kegiatan di rumah itu menyerupai sekolahan. Aktivitasnya sama halnya dengan jam pelajaran di sekolah formal, mulai pukul 07.00 WIB hingga siang hari. Kendati demikian, Sumadi mengaku jika saat itu belum tahu tentang Gafatar. Dia baru sadar setelah Gafatar ramai diberitakan. Seorang perawat yang bekerja di Klinik Pratama Yos Sudarso, Murtini, mengatakan aktivitas di rumah tersebut tergolong ramai. Posisi tempat kerjanya yang berhadapan dengan markas Gafatar membuatnya kerap mengamati secara tidak langsung. "Kalau berkumpul, kendaraan yang parkir di jalan samping klinik sangat banyak. Biasanya pintunya itu ditutup atau hanya 1 bagian saja yang dibuka. Kami sendiri tidak tahu aktivitas pastinya di dalam ruangan," kata dia. Salah seorang warga RT 02 RW 07 Desa Sokaraja Tengah, Budi Setyo mengatakan anak-anak yang belajar di rumah itu berasal dari luar daerah, seperti Cilacap, Banjar, dan Solo. "Anak-anak sekitar sini justru tidak ada. Saat saya tanya tentang kurikulum yang digunakan, mereka mengaku mengadakan kegiatan belajar informal dari sumber yang ada di internet," katanya. Sementara itu Kapolsek Sokaraja AKP Pujiono mengaku dapat laporan warga soal aktivitas Gafatar di Sokaraja. Menurut laporan yang  ia terima, di depan rumah pernah dipasang papan nama sekretariat Gafatar. Namun sekarang telah dicabut. "Rumah ini dalam keadaan terkunci dan anggota kami yang memeriksa dari jendela rumah di lantai dua tidak menemukan adanya aktivitas lagi. Hanya ada white board, keyboard komputer, dan speaker," katanya. Sementara itu, dari Purbalingga, jumlah warga Kabupaten Purbalingga, yang diduga kuat menghilang, untuk mengikuti Gafatar, ternyata mencapai 24 orang. Hal itu, diungkapkan Kapolres Purbalingga AKBP Anom Setyadji SIK, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan mengenai Ormas Gafatar di Graha Adiguna Pemkab Purbalingga, Rabu (13/1) siang. "Berdasarkan laporan intelejen kami, jumlah warga Purbalingga yang menghilang mencapai 24 orang. Hingga, saat ini, keberadaan mereka masih belum diketahui," ujar mantan Kapolsek Tanah Abang ini. Namun, siapa saja nama-nama warga Purbalingga, yang menghilang terkait Gafatar tersebut, belum diungkapkan. Pihaknya tidak bisa memproses secara hukum “penghilangan” warga oleh organisasi Gafatar. Pasalnya warga yang anggota keluarganya hilang dan bergabung dengan organisasi tersebut tidak pernah melapor ke polisi. “Kami juga melihat awalnya Gafatar bergerak di bidang sosial. Namun belakangan ada motif lain yang dilakukan. Terbukti banyak warga Purbalingga yang bergabung dengan Gafatar malah menghilang,," katanya. Dari data yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Purbalingga, tercatat ada lebih dari dua warga yang menghilang, terkait ormas Gafatar. Sebelumnya, dilaporkan ada dua warga Purbalingga yakng hilang, yakni Praptono Adi Priyanto SSTP dan Widodo Panca Nugraha SSTP. "Data tersebut, kemungkinan bisa lebih banyak banyak lagi. Karena kami masih melakukan penelusuran di masyarakat, berapa sebenarnya jumlah warga Purbalingga yang menghilang," jelas Kepala Kantor Kesbangpol Satya Giri Podho terpisah. Sembilan warga Purbalingga yang menghilang terkait Gafatar tersebut. Yakni, Praptono Adi Priyanto SSTP (PNS) beserta istri dan dua anaknya, beralamat di Perumahan Bojanegara, Kecamatan Padamara. Widodo Panca Nugraha SSTP (PNS), warga Perumahan Puri Bababkan Baru, Desa Babakan, Kecamatan Kalimanah. Tanto, warga Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja. Ali Susantoo, warga Desa Karangnangka, Kecamatan Bukateja. Serta Misrun Kelurahan Karangsentul, Kecamatan Padamara. Terbaru, warga Purbalingga juga dilaporkan hilang terkait Gafatar. Yakni, dr Sularso beserta istrinya, Perumahan Bojanegara, Kecamatan Padamara. Pensiunan dokter PNS DKK Purbalingga ini, terakhir kali tercacat sebagai dokter lepas Klinik PMI Purbalingga. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Wakil Ketua PMI Purbalingga Purwanto, dokter yang terakhir kali aktif sebagai PNS di Puskesmas Padamara ini, sudah mengundurkan diri dari PMI sejak awal Desember lalu. "Kalau tidak salah, dalam surat pengunduran dirinya dia ingin menyusul anaknya yang terlebih dahulu di Kalimantan," jelasnya ditemui di rumahnya. Dia mengakui, selama ini dr Sularso aktif di ormas Gafatar, bersama dengan keluarganya. dr Sularso menurutnya, juga sudah menjual rumah dan seluruh harta bendanya, sebelum pergi ke Kalimantan. Belakangan, diketahui Kalimantan merupakan wilayah baru operasional Gafatar. Saat koran ini, mengunjungi rumah dr Sularso di Perumahan Bojanegara, menurut keterangan Wati, pedagang gado-gado yang berjualan di sebelang jalan rumah dr Sularso. Sudah sejak Oktober tahun lalu, rumahnya kosong. "Menurut keterangan Pak dokter (dr Sularso) saat pamitan kepada saya. Dia akan pindah ke Solo. Namun, berdasarkan kabar terakhir, Pak Dokter sekeluarga justru pindah ke Kalimantan, menyusul putranya yang terlebih dahulu pindah," ungkapnya. Berdasarkan, informasi dari Polres Purbalingga, dr Sularso diketahui merupakan pelopor Gafatar di Purbalingga. Bahkan, hingga akhir 2014 lalu, rumahnya sempat menjadi kantor DPK Gafatar Purbalingga. Bahkan, dr Sularso memiliki puluhan kader Gafatar di Kecamatan Rembang. Selain itu, warga Purbalingga lainnya yang tercatat sebagai PNS di instansi vertikal di Kabupaten Purbalingga, yakni Fajar Nur Hidayat, juga diduga kuat menghilang terkait Gafatar. Dia diketahui sudah tidak masuk kerja, tanpa alasan yang jelas, sejak akhir Desember tahun lalu. Berdasarkan data kepengurusan DPK Gafatar Kabupaten Purbalingga, Yayat, panggilan akrabnya merupakan Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kepengurusan DPK Gafatar Purbalingga. Namun, belum ada keterangan terkait dari instansinya terkait menghilangnya Yayat. Dari data di Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga, DPK Gafatar Kabupaten Purbalingga, telah memiliki SKT nomor 220/880/2011 dari Kantor Kesbangpol sejak 2011 lalu. Seharusnya, tahun ini, DPK Gafatar Purbalingga memperbaharui SKT-nya, karena kepengurusannya habis. Di dalam keoengurusan tersebut, Ketua DPK Gafatar Purbalingga adalah Praptono Adi Priyanto, Sekretaris Isma Dwi Kurniawan, Bendahara Widodo Panca Nugraha, Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kepengurusan Fajar Nur Hidayati, Ketua Bidang Pendidikan pemuda dan Olahraga Sutarso, Ketua Bidang Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak Teguh Ismaeili K, Ketua Bidang Kesehatan Apriliana Titik, Ketua Bidang Ekonomi dan Ksejahteraan Widiarti, Ketua Bidang Pertanahan dan keamanan Organisasi Wahid Suyatno, serta Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Anisa Yana Purnaningtyas. Berdasarkan data yang dihimpun Radarmas, di Kecamatan rembang terdapat 25 anggota DPK Gafatar Purbalingga. Selain itu, di wilayah Kecamatan Kejobong juga ada belasan pengikut Gafatar. Namun, belum diketahui siapa saja pengikut Gafatar tersebut. Sementara itu, Danrem 071 Wijaya Kusuma Kolonel Inf Dwi Wahyu Winarto kepada wartawan, menjelaskan, 24 warga Purbalingga yang hilang terkait Gafatar itu belum jelas apakah menghilang, dihilangkan atau bersembunyi.  “Mereka menghilang, sengaja dihilangkan atau malah bersembunyi ini yang belum jelas. Namun memang analisa awal menyebutkan mereka bergabung dengan Gafatar,” terangnya. Warga yang hilang tersebut terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga warga masyarakat lainnya. Menurut data yang diterima di wilayah Korem 071 Wijayakusuma terdapat sekitar 40 warga yang menghilang dan bergabung dengan Gafatar. “Yang terbanyak ya di Kabupaten Purbalingga. Di kabupaten lain di wilayah kami jumlah warga yang bergabung dengan Gafatar tidak sebanyak di Kabupaten Purbalingga,’ lanjutnya. Danrem mengatakan bahwa di Indonesia memang terdapat sejumlah aliran sesat. Kemungkinan orang yang berhasil direkrut tersebut adalah orang-orang yang tidak kuat iman dan mentalnya. Mereka dicuci otak sehingga bisa mengikuti aliran tersebut. “Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk mengarahkan agar masyarakat tidak terjebak dalam aliran yang tidak sesuai ajaran yang benar," ungkapnya. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Purbalingga, Muzni Tanwir menilai ajaran dalam ormas Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) menyalahi akidah beragama. Meski begitu, MUI masih menunggu surat edaran Bupati Purbalingga soal Gafatar yang ditetapkan menjadi ormas terlarang. “Kami masih menunggu edaran bupati dalam waktu dekat ini, sembari menunggu informasi dari MUI pusat soal fatwa organisasi masa yang diduga menyimpang. Saat ini yang bisa dilakukan yaitu mengimbau melalui kegiatan keagamaan masyarakat agar mewaspadai munculnya gerakan ormas yang menyalahi akidah,” tegasnya, Rabu (13/1). Ia juga meminta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga mengeluarkan peringatan maupun upaya meminimalisir agar gerakan ormas berbahaya bisa dibendung. Pihaknya sangat mendukung sikap pemerintah kabupaten Purbalingga yang segera mengambil langkah tegas dalam menyikapi persoalan ormas terlarang ini. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, Rochiman mengaku sudah meminta jajarannya menyisipi imbauan kepada masyarakat agar bisa memahami suatu gerakan ormas yang berbahaya dan bertentangan dengan agama. “Namun kami tidak mengatakan jika suatu organisasi massa terlarang atau sesat. Karena saya khawatir jajaran di bawah salah menafsirkkan dan menimbulkan persoalan di bawah,” katanya, kemarin. Prinsipnya Kemenag Purbalingga dan jajarannya siap mengoptimalkan sosialisasi terhadap bahaya laten ajaran maupun pengaruh ormas yang negatif. Seperti diketahui, saat ini Purbalingga dan daerah lainnya sedang dihebohkan dengaan fenomena orang yang hilang diduga ikut salah satu ormas di luar Jawa. Kepada jajarannya di tingkat kecamatan juga diminta untuk tak lelah memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan keagaman yang ada. “Tidak ada kata terlambat untuk memulai dan menjalankan prosedur yang ada. Kami juga terus berkordinasi dengan pemkab Purbalingga dalam penanganan ormas yang diduga terlarang,” ungkapnya. Sementara itu Camat Padamara, Pandi SSos mengaku saat ini wilayah yang dipimpinnya sedang menjadi sorotan publik. Karena diduga sebagai tempat bermukim pengikut ormas tersebut. Namun ia meyakinkan jika saat ini sudah tidak ada lagi di wilayahnya dan pihaknya siap mengabarkan kepada pihak terkait ketika orang- orang dalam ormas itu kembali. (amr/tya/acd)

Sumber: