MPP Cilacap Fix Gunakan Lantai 2 Terminal

MPP : Pemkab mantap menggunakan lantai 2 terminal Bangga Mbangun Desa Cilacap sebagai MPP yang pembangunannya tertunda karena refocusing anggaran. (DOK. RADARMAS) Anggaran Terdampak Refocusing CILACAP - Ambisi Pemerintah Kabupaten Cilacap memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP) milik sendiri sementara diurungkan. Mengingat anggaran yang sebelumnya pernah dianggarkan Rp 14 miliar pada 2019 terus terkena refocusing sampai saat ini, imbas dari pandemi Covid-19. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cilacap Awaluddin Muuri mengungkapkan, sebenarnya Pemkab Cilacap telah menganggarkan MPPsejak tahun 2019 lalu, namun belum juga terlaksana saat ini karena terkena refocusing anggaran. Meski demikian, rencana MPP tidak bisa ditunda kalau mengacu Perpres 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan MPP, dan Perda nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Kebutuhan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang terpadu, terkoordinir, mudah diakses, dan nyaman. Atas arahan pimpinan, study banding ke sejumlah daerah, dan koordinasi dengan Ditjen Perhubungan, DPMPT-SP Kabupaten Cilacap memutuskan menggunakan lantai 2 terminal tipe A Bangga Mbangun Desa Cilacap untuk MPP. Bukan hanya Cilacap, sejumlah daerah lain menurut Awaluddin juga telah menggunakan terminal untuk MPP. “Sudah ada kabupaten yang menggunakan terminal untuk MPP, yakni di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, kami berkeinginan untuk mengikuti itu," kata dia usai Rapat Persiapan Pembentukan MPP, di ruang rapat Jalabumi Setda Cilacap, Senin (14/2). Selain lokasinya yang cukup strategis yakni di tengah kota, penggunaan lantai 2 terminal Cilacap menurut dia bisa menghemat APBD hingga Rp 14 miliar. "Minimal kita bisa menghemat biaya dari Rp 14 milyar mungkin menjadi Rp 2 milyar sudah cukup. Kita bisa menggunakan sampai perjanjiannya 5 (lima) tahun dan bisa di perpanjang kembali,” Awaluddin menambahkan. Secara lokasi menurut dia sudah tidak ada persoalan. Saat ini, pihaknya pada tahapan menyusun ulang layout ruangan beberapa titik. "Tempatnya sudah sangat cocok, tinggal diubah sedikit. Perubahan ini kita dibantu oleh Kementerian Perhubungan," ujar dia. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf menekankan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MPP, supaya bisa berkomitmen pada pelayanan terhadap masyarakat. “Ayo kita berkomitmen bersama, bahwa tugas kita adalah melayani masyarakat. Dan perlu kita sadari bersama bahwa kepuasan masyarakat tidak ada ujungnya. Kita tingkatkan kinerjanya sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik,” kata Farid. https://radarbanyumas.co.id/pendapatan-daerah-cilacap-turun-rp-86-miliar-proyek-mpp-hingga-perjalanan-dinas-terimbas/ MPP Cilacap rencananya akan menjadi pusat pelayanan dari 27 instansi baik vertikal maupun horizontal yang ada di Cilacap, mulai dari OPD Kabupaten Cilacap, BUMN, BUMD, Perbankan, serta Kementrian/Lembaga. Untuk jenis-jenis pelayanan di MPP di antaranya Pelayanan Perizinan yang meliputi Usaha Investasi dan Penanaman Modal, Layanan Izin Usaha Industri, Layanan Izin Usaha Angkutan, Layanan Izin Lingkungan, Layanan Izin Praktek Apoteker, Layanan Izin Apotek dan layanan lainnya. Sedangkan pelayanan Non Perizinan meliputi Layanan Disdukcapil, Layanan Tenaga Kerja, Layanan SIM dan SKCK, Layanan Paspor, Layanan Pertanahan, Layanan Bea Cukai dan layanan lainnya. Rencananya, MPP juga akan memiliki beberapa fasilitas, diantaranya Counter Pelayanan, Tempat Bermain Anak, Ruang Laktasi, Fasilitas Disabilitas, ATM Center, Meeting Room, Toilet serta Pojok Baca. (nas)

Sumber: