DPRD dan Pemkab Cilacap Dinilai Tak Serius

Tangani Kerusakan Jalan di Kesugihan CILACAP - Kejutan muncul di rapat koordinasi penanganan kerusakan jalan dampak aktivitas pertambangan batu boulder yang diadakan oleh DPRD Senin (29/1). Mantan Ketua DPRD Cilacap, Fran Lukman yang merupakan pengusaha pemegang SPK pengadaan batu boulder untuk proyek perluasan PLTU, melontarkan kritik tajam. PARAH : Kondisi jalan kabupaten yang dilewati truk pengangkut batu di wilayah Kecamatan Kesugihan semakin parah.NASRULLOH/RADARMAS Fran yang datang bersama 26 pengusaha pemegang SPK lainnya menilai, DPRD dan Pemkab Cilacap tidak serius menangani persoalan kerusakan jalan tersebut. "Saya minta DPRD dan Pemkab untuk serius menangani ini. Jangan biarkan berlarut-larut, masyarakat juga yang dirugikan," terangnya. Menurut mantan Ketua DPRD Cilacap tiga kali ini, persoalan ini sebenarnya tidak susah apabila DPRD serius menanggapi permohonan masyarakat dan melihat realita bahwa jalan rusak berat.Bupati juga harus serius mengusulkan dan menganggarkan penanganan persoalaan kerusakan jalan tersebut. “Kalau tidak punya uang, ya tinggal mengusulkan bantuan ke provinsi supaya penanganan kerusakan jalan ini dialihkan ke provinsi. Kalau masih belum cukup, tinggal minta bantuan ke pusat melalui komisi V DPR RI atau kementerian ESDM. Kan ada anggaran anggaran seperti untuk bantuan perbaikan jalan,” tegasnya. Menurutnya kalau DPRD dan Pemkab tidak tegas dalam menangani persoalaan ini, akan memicu konflik di masyarakat. “Kalau tidak ditangani serius akan terus terjadi saling menyalahkan di masyarakat,” ungkapnya. Sebelumnya hasil rapat koordinasi antara BP3 ESDM Jawa Tengah Wilayah Slamet Selatan dengan DPRD, pengusaha pertambangan, perwakilan dinas dan warga Senin (29/1) menyepakati kerusakan jalan desa di empat desa yakni Ciwuni, Keleng, Pesanggrahan dan Karangjengkol akan diperbaiki oleh pihak pengusaha. Sementara penanganan kerusakan jalan kabupaten di empat desa tersebut diusulkan masuk anggaran 2019. Warga menyatakan tidak puas dengan hasil rapat tersebut. Mereka merasa permintaan mendesak mereka yakni segera menaikan kelas jalan menjadi rigid beton tidak terpenuhi. “Keinginan warga hanya satu, jalan dirigid beton segera mungkin,” tegas Rindang Suroto, koordinator FPMD. (nas/)

Sumber: