Rekanan Proyek Harus Perhatikan Kualitas, Wabup: Penawaran Jangan Terlalu Rendah

PERTEMUAN: Para rekanan saat acara bersama wabup. AMARULLAH NURCAHYO/RADARMAS PURBALINGGA - Rekanan konstruksi atau rekanan proyek di Purbalingga diminta bisa mendukung kegiatan fisik tahun ini. Hal itu dikatakan Wakil Bupati Purbalingga Sudono ST MT saat pertemuan dengan pimpinan OPD dan 31 Asosiasi Pelaksana Jasa Konstruksi dan Perencana di Kabupaten Purbalingga. https://radarbanyumas.co.id/gedung-bekas-smpn-3-purbalingga-jadi-mall-pelayanan-publik-bupati-tiwi-ingin-kembali-dikenal-pro-investasi/ https://radarbanyumas.co.id/bupati-tiwi-jangan-sampai-putus-kontrak-kegiatan-fisik-di-purbalingga-mulai-dilelang-per-juni/ “Saya berikan pengarahan kepada pelaksana jasa konstruksi. Terutama terkait pelaksanaan proyek fisik. Wajib memperhatikan kualitas. Tepat waktu dan tepat sasaran. Lelang penawaran proyek fisik aja ndlosor banget (jangan terlalu rendah sekali, red). Karena jika terlalu rendah tentu kualitasnya akan diragukan,” kata Sudono. Sudono juga menyampaikan, pelaksana proyek wajib memperhatikan peningkatan kualitas serta pengalokasian kuantitas. Selain itu pelaksanaan proyek perlu tepat sasaran, tepat kebutuhan sehingga tepat dan selaras antara perencanaan dengan pelaksanaan. “Di setiap lokasi pelaksanaan proyek harus ada pengawasnya,” imbuhnya. Terpisah, Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan bersama pimpinan OPD menekankan, para pimpinan OPD untuk lebih memprioritaskan kegiatan fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk segera dimulai. Berdasarkan evaluasi sebagian besar kegiatan DAK belum mulai dilelang. “Bulan Juni semua kegiatan DAK sudah masuk ke ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa). Tolong beberapa OPD yang masih terkendala untuk ada percepatan dan pencermatan jangan sampai anggaran DAK tidak terserap terbuang percuma kembali ke pusat karena kita tidak bisa mengeksekusi,” tegasnya. Setelah DAK, bupati menginginkan agar OPD memprioritaskan kegiatan fisik yang bersumber dari APBD namun tetap dalam pencermatan. Jangan sampai putus kontrak ataupun gagal lelang. (amr)

Sumber: