Asosiasi Guru Madrasah Minta Pemda Lebih Perhatian

PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.CO.ID - Sebanyak 15 perwakilan dari Asosiasi Guru Madrasah Indonesia (AGMI) Kabupaten Banyumas, melakukan audiensi dengan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Subagyo, S.Pd.,M.Si. Dalam audiensi tersebut perwakilan Guru Madrasah meminta agar pemerintah daerah Kabupaten Banyumas lebih 'perhatian' terutama terkait kesejahteraan Guru Madrasah non ASN. 

"Selama ini kita yang guru madrasah swasta terutama, dari zaman dahulu sampai hari ini sudah puluhan tahun itu belum pernah mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah sama sekali," kata Sunarto Ketua Asosiasi Guru Madrasah Indonesia Kabupaten Banyumas yang juga pengajar di MTs Maarif NU 2 Kemranjen. 

Ia menuturkan, di Kabupaten Banyumas jumlah guru madrasah non ASN ada sekitar 2.980 yang terdiri dari jenjang RA, MI, MTs, dan MA. Menurutnya teman-teman guru yang di bawah naungan Dinas Pendidikan lebih diperhatikan dibandingkan dengan guru madrasah. 

"Kami datang kesini supaya pemda bisa memberikan perhatian kepada kami, bentuknya bisa insentif atau apapun bentuknya kami terima. Nominal berapapun jumlahnya kami terima, karena harus melihat kemampuan daerah. Misal kita meminta insentif Rp 200 ribu, pemerintah tidak mampu Rp 100 ribu pun tidak apa-apa yang penting ada perhatian pemerintah kepada guru madrasah non ASN," ucapnya. 

BACA JUGA:Ujian Akhir Semester Madrasah Dibagi Dua Model

BACA JUGA:Madrasah Baru Mulai Diakreditasi

Menurutnya, di beberapa daerah nasib guru madrasah Non ASN sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah daerah. Ia mencontohkan di Pasuruan Jawa Timur insentif yang diberikan mencapai Rp 300 ribu, di Pemalang Rp 100 ribu. 

"Di Tegal saya pernah mendengar insentif Rp 500 ribu. Kedepannya tidak ada lagi istilah anak emas, seluruh guru baik di pemerintah atau bukan itu kan sama-sama mengabdi untuk negara. Jadi jangan sampai ada perbedaan perhatian, nantinya diharapkan bisa mendapatkan perhatian yang sama," ujarnya.

Soal itu, Ketua DPRD Kabupaten Banyumas Subagyo, S.Pd.,M.Si menyampaikan, bakal memperjuangkan aspirasi dari AGMI Kabupaten Banyumas. 

"Saya akan mencari format memperjuangkan apa yang mereka aspirasikan. Yaitu supaya mendapatkan perhatian, paling tidak ada insentif dari daerah karena mereka sama-sama mengabdi mencerdaskan anak bangsa," jelasnya. 

BACA JUGA:Penilaian Kerja Kepala Madrasah Dijadwal Bulan Ini

BACA JUGA:Puluhan Guru dan Kepala Madrasah Mengulang Asesmen

Ia menuturkan, selama ini tidak ada sentuhan APBD yang dialokasikan untuk guru madrasah non ASN. Kendalanya itu guru-guru madrasah ini dari swasta. 

"Terus Kementerian Agama itu kan instansi vertikal sudah ada anggarannya sendiri tetapi kita melihatnya bukan dari sisi itu tetapi mereka adalah warga Banyumas yang BPJS tidak punya. Tadi ada cerita masuk rumah sakit akhirnya harus membuat keterangan miskin padahal guru adalah pekerjaan mulia," terangnya. 

Sumber: