Bahrun: Kebumen Bisa Jadi Ibukota Provinsi

RADARBANYUMAS.CO.ID,KEBUMEN-Wacana Kabupaten Kebumen menjadi Ibu Kota provinsi baru dari Provinsi Jawa Selatan mendapat tanggapan serius oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen, Bahrun Munawir. Namun, saat ini pengembangan sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB), menurutnya, masih moratorium dan kebijakan pemerintah pusat.

“Itu masih moratorium tergantung pemerintah pusat. Konsep otonomi daerah adalah daerah diberi kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintah sendiri, tetapi dalam kerangka wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepentingan daerah mendekatkan layanan, mengoptimalkan potensi,” katanya Bahrun ditemui Radar Banyumas, Kamis (2/1/2025).

Bahrun menjelaskan, sangat memungkinkan Kebumen Menjadi Ibukota Provinsi, hal itu dilihat dari sejarah sebelum era Perang Diponegoro. Sebelum tahun 1825, beberapa kadipaten di selatan jawa kemudian digabungkan pasca Perang Diponegoro.

“Kalau melihat dari sejarah sebelum perang Diponegoro, daerah selatan ini terdiri dari beberapa kadipaten. Setelah perang afiliasinya berbeda, sebelum terjadi perang dan pasca perang Diponegoro Kadipaten Panjer yang saat ini jadi Kebumen, dulunya mendukung Diponegoro, kemudian wilayah kedu selatan ini diambil oleh pemerintahan Hindia Belanda VOC, oleh VOC dibagi ada 5 Afdeling atau residen yakni Kutoarjo, Ledok (Wonosobo), Kebumen, Karanganyar dan Ambal," jelasnya.

BACA JUGA:Pentas Wayang Kulit Semarakkan HUT Biogas Terpadu Eduwisata Banyumudal Kebumen

BACA JUGA:Cegah Stunting, BBPOM Edukasi Ratusan Kader PKK Kebumen

Bahrun menambahkan, jika melihat sejarah itu, Kabupaten Kebumen merupakan gabungan 3 wilayah dari pasca perang Diponegoro, yakni Kadipaten Panjer, Ambal dan Karanganyar. Hal itu membuat Kabupaten Kebumen memiliki potensi yang besar dan strategis.

"Itu artinya apa, jadi setelah 1830 pasca perang Diponegoro Kebumen masuk Karesidenan Bagelen bukan Karesidenan Kedu, karena dari 5 Afdeling itu 3 diantaranya bergabung menjadi Kebumen, ini yang membuat kebumen memiliki potensi yang besar dan beragam, baik dari sisi dialektika yang berbeda dan budaya bermacam-macam dari 3 wilayah tersebut," kata Bahrun.

Selain itu, dari sisi kajian isu wacana Jawa Selatan, Kabupaten Kebumen sangat mungkin menjadi ibu kota, namun untuk menetapkan ibu kota dan kawasan Daerah Otonomi Baru (DOB) banyak hal yang harus dikaji.

"Untuk menjadikan DOB, banyak hal yang harus dikaji, selain harus ada usulan juga aksesibilitas menjadi hal yang utama, juga kesiapan sarana prasarana pendukung," ujarnya.

BACA JUGA:TASPEN Lepas 66 Tukik di Pantai Laguna Lembupurwo dalam Aksi Bina Lingkungan TASPEN

BACA JUGA:Petualangan Tak Terlupakan di Goa Petruk, Destinasi Wisata Tersembunyi Kebumen!

Bahrun menambahkan, dari segi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kebumen saat ini dalam masa transisi yakni masa habis tahapan 2005-2025 dan proses menuju PPJP 2025-2045.

"Saat ini sedang tahapan transisi terakhir RPJP, perencanaan jangka panjang ini memperhatikan dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan pusat, termasuk dokumen rencana pengembangan RT RW," jelasnya.

Masih kata Bahrun, terkait RPJP untuk daerah selatan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendesain Kabupaten kebumen digabungkan dengan Purworejo menjadi Keburejo yang sebelumnya bergabung dalam Barlingmascakeb. Pemerintah provinsi menilai ada akselerasi percepatan pembangunan untuk Kebumen dan Purworejo karena memiliki peluang yang tinggi untuk perkembangan wilayah selatan. Hal tersebut melingkupi aksesibilitas yang dekat dengan Bandara NYIA di Kulon Progo, akses kereta api, dan jalan lingkar selatan. Dengan ini maka sangat memungkinkan pemerintah provinsi kemudian mendesain kebumen sebagai daerah yang sangat potensial berkembang di wilayah selatan.

"Ini tentu senada ada isu dan wacana, tnggal nanti kita lihat, tetapi sangat potensial, kalua DOB diusulkan harus ada kajian dan siapa saja bisa membuat kajian sah-sah saja, akan tetapi untuk melakukan rencana itu tinggal pusat acc atau tidak untuk melakukan DOB," katanya.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat wilayah pengembangan pertumbuhan ekonomi baru, ada 9 wilayah pengembangan. diantaranya Kedungsepur dan Barlingmascakeb.

"Dua wilayah yang di sempal yakni Purworejo dari Kedungsepur dan Kebumen dari Barlingmascakeb, keduanya digabung menjadi Keburejo, wacana itu saya pikir ini tidak lepas dari sejarah, kebumen purworejo punya kedekatan," jelasnya. (fur/*)

Sumber: