Dinilai Tidak Logis, Perbaikan dan Upgrade DTKS Diusulkan

Dinilai Tidak Logis, Perbaikan dan Upgrade DTKS Diusulkan

Kepala Desa Kasegeran, Saefudin (pegang mic) mewakili kepala desa lainnya di Banyumas mengusulkan kepada Dinsospermades agar ada perbaikan data yang otentik pada DTKS dalam forum perangkat daerah pekan ini.-Yudha Iman Primadi/Radar Banyumas-

PURWOKERTO, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Laporan tidak logisnya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak hanya datang dari pemerintah desa, melainkan juga dari rumah sakit, khususnya terkait data pasien yang kurang mampu.

Kepala Bidang Sarana Prasarana Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Mutu dan Kerjasama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ajibarang, Sri Heriyati, SH mengatakan, ada beberapa pasien kurang mampu tidak tercantum dalam daftar DTKS.

Harapannya untuk DTKS ada upgrade kaitannya dengan besarnya dana Coorporate Social Responsibility (CSR) yang dikeluarkan rumah sakit. Tahun lalu, dana CSR RSUD Ajibarang yang dikeluarkan hampir mencapai Rp 2 milyar.

"Beberapa kali kami adakan survei. Dalam survei ditemukan bahwa kondisi dari sebagian pasien kurang mampu ternyata rillnya mampu, karena memiliki dua mobil dan rumah yang tingkat," katanya.

BACA JUGA:Urus DTKS Sekarang Lebih Mudah dan cepat, Cukup di Desa atau Kelurahan Setempat

BACA JUGA:Data Ibu Hamil di Pekuncen Didorong Masuk DTKS

Diungkapkannya dalam Forum Perangkat Daerah Dinsospermades Banyumas pekan ini di Purwokerto, dengan kondisi ekonomi mampu tersebut, pasien yang disurvei tersebut melampirkan foto kondisi tetangganya dalam data. Dengan terjadinya hal tersebut, dirinya menilai untuk DTKS beberapa pasien sudah tidak logis.

"Mohon ada upgrade dari DTKS," pinta Sri.

Usulan terkait DTKS juga datang dari Kepala Desa Kasegeran, Saefudin. Warganya yang seharusnya secara kondisi ekonomi bisa masuk DTKS justru tidak dapat masuk DTKS. Dirinya menyarankan perlu ada perbaikan data yang otentik.

Kepala dan perangkat desa seringkali menjadi sasaran caci maki dikarenakan masyarakat tidak bisa mengakses bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS) ataupun Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Mohon ada perbaikan dan sinergitas DTKS," katanya. (yda)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: