Woro-Woro Coblos Kolom Kosong, Warga Kalirajut Notog Dilaporkan Bawaslu dan Polisi

Selain melaporkan ke Polresta Banyumas, tim hukum Sadewo-Lintarti juga membawa kasus ini ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyumas. 

Khoerudin menegaskan bahwa laporan ke Bawaslu berdasarkan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang melarang kampanye di luar jadwal. 

BACA JUGA:Persoalkan Kampanye Bentuk Lain, Perwakilan LSM Kembali Datangi Bawaslu

BACA JUGA:Ratusan Orang Datangi Kantor Bawaslu Kabupaten Purbalingga, Informasikan Dugaan Pelanggaran Kampanye

"Laporan kami ke Bawaslu terkait pelanggaran UU Pilkada, sedangkan ke Polresta untuk pelanggaran ketertiban umum," katanya.

Di sisi lain, Ketua Bawaslu Banyumas, Imam Arif, membenarkan telah menerima laporan tersebut dari Tim Hukum Sadewo-Lintarti.

“Kami sudah menerima laporan dari tim Sadewo-Lintarti dan Panwascam Patikraja. Saat ini, laporan sedang dibahas dengan Gakumdu,” jelas Imam. 

Imam menambahkan, bahwa laporan yang ia terima juga dilengkapi foto dan video sebagai bukti untuk memperkuat laporan.

Terpisah, Ketua Umum KRB, Setya Adri Wibowo, menanggapi tuduhan tersebut dan membantah bahwa kegiatan yang dilakukan pihaknya melanggar Undang-undang. 

"KRB bukan peserta Pilkada, sehingga tidak ada regulasi yang mengatur terkait tuduhan tersebut," ujar Bowo. 

Ia menegaskan kegiatan mereka tidak dapat dikategorikan sebagai arak-arakan atau pawai politik, melainkan hanya pengumuman yang dikawal oleh pihak terkait. Pihaknya juga mengkritisi pihak Sadewo-Lintarti. 

"Jika berbicara soal etika, banyak perilaku tim Sadewo-Lintarti yang juga dapat dipermasalahkan, bahkan hingga pidana, seperti pengrusakan properti," katanya.

Bowo menambahkan, bahwa definisi arak-arakan dan pawai politik harus dipahami secara tepat. Ia menyebut tidak ada pawai, dan kegiatan tersebut juga diawasi pihak terkait.

"Hanya dua kendaraan yang dilengkapi sound system, dan kegiatan itupun diawasi oleh Panwas, serta pihak intel," ujarnya. (dms)

Sumber: