Disnaker: Tidak Ada Data PMI Kebumen di Iran

KEBUMEN - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kebumen memastikan tidak ada data faktual Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kebumen yang bekerja di Iran. Penegasan itu disampaikan menyusul memanasnya situasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Kepala Disnaker Kebumen Cokro Aminoto, S.IP., M.Kes, mengatakan, pihaknya langsung melakukan penelusuran begitu isu kemelut di Iran mencuat. Pengecekan dilakukan melalui platform Sisko P2MI sebagai basis data resmi penempatan pekerja migran.

“Sudah kami cek lewat Sisko P2MI. Tidak ada pekerja asal Kebumen yang berada di Iran, baik di Teheran maupun kota lain,” ujarnya, Selasa (3/3/2026).

Menurut Cokro, selama ini Iran memang bukan termasuk negara tujuan penempatan PMI asal Kebumen. Mayoritas pekerja migran dari Kebumen masih didominasi negara-negara Asia Timur dan sebagian Timur Tengah tertentu.

BACA JUGA:Pemkab Kebumen Imbau ASN Belanja di UMKM Lokal

BACA JUGA:Buka Bersama Berujung Bencana Rumah Makan Roboh, Tiga Luka

Meski demikian, kewaspadaan tetap dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pekerja nonprosedural yang tidak tercatat dalam sistem resmi.

Sementara itu, Ketua Migrant Care Kebumen Saiful Anas menyampaikan, meski secara data tidak tercatat ada PMI asal Kebumen di Iran, pihaknya tetap melakukan penelusuran secara mandiri.

“Kami tidak punya data secara spesifik. Dari kemarin sudah coba kami cari, hasilnya nihil,” katanya.

Anas menilai, konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel berpotensi meluas ke negara lain di kawasan Timur Tengah. Situasi tersebut, menurutnya, harus menjadi perhatian serius pemerintah.

BACA JUGA: 92 ASN Kemenag Naik Pangkat; Kinerja Pendidikan Jadi Sorotan

BACA JUGA:Bupati Kebumen Pastikan Perbaikan Jalan Berlanjut Pasca-Lebaran

Ia mendesak pemerintah menyiapkan skema terburuk, termasuk langkah evakuasi jika sewaktu-waktu diperlukan. Minimal, kata dia, pemerintah daerah dapat segera membentuk posko pengaduan untuk mengantisipasi adanya PMI terdampak.

“Kami ingin Pemkab Kebumen merespons situasi ini. Posko pengaduan menjadi kebutuhan mendesak untuk menampung aduan terkait keberadaan PMI di wilayah konflik,” tegasnya.

Sumber: