Perda Pertanggungjawaban APBD 2024 Cilacap Disahkan, Ketua DPRD: Silpa Harus Dimaksimalkan untuk Kesejahteraan

CILACAP, RADARBANYUMAS.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Dengan pengesahan ini, sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) yang terkunci dapat segera dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan visi-misi Bupati Cilacap.

Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Taufik Nur Hidayat menegaskan, pentingnya penggunaan Silpa secara bijak dan tepat sasaran. Ia mendorong agar anggaran tersebut diprioritaskan pada sektor-sektor yang paling mendesak dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Silpa ini harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Mana yang lebih urgent, apakah itu kesehatan, infrastruktur jalan, dan lain-lain, maka dipergunakan untuk itu," ujar Taufik, Selasa (29/7/2025).

BACA JUGA:Proses Pengiriman Jabatan Sekwan, Ketua DPRD: Empat Kandidat Memiliki Kompetensi Layak

Lebih lanjut Taufik menyoroti, adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam audit keuangan daerah. Ia meminta pihak eksekutif segera menyelesaikan temuan-temuan tersebut. Bila diperlukan, DPRD siap mendukung pendampingan agar proses penyelesaian berjalan optimal.

"Kami mendorong agar semua temuan BPK segera ditindaklanjuti. Jika butuh pendampingan, kami siap agar tidak menjadi temuan berulang," tegasnya.

Ia juga menyampaikan, kondisi keuangan Kabupaten Cilacap saat ini memang tidak dalam keadaan ideal. Oleh karena itu, DPRD memberikan kelonggaran kebijakan fiskal kepada Bupati Syamsul Auliya Rachman, terutama dalam penggunaan Silpa yang tersisa dari tahun anggaran sebelumnya.

"Bupati saat ini dilantik dalam kondisi keuangan daerah yang tidak baik-baik saja. Maka dari itu, kami di legislatif memberikan ruang agar Silpa, meskipun tidak besar, bisa dimanfaatkan maksimal demi kemakmuran rakyat," pungkasnya. (jul) 

Sumber: