BANJARNEGARA, RADARBANYUMAS.CO.ID - Di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional yang menekan ruang fiskal daerah, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memastikan program pembangunan tetap berjalan dengan prinsip efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Banjarnegara, Indarto, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kelurahan se-Kabupaten Banjarnegara 2025, yang digelar di Ruang Sasana Karya, Rabu (29/10/2025).
Indarto menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti menghentikan pembangunan, tetapi menuntut pemerintah daerah untuk bekerja lebih cermat dan adaptif terhadap perubahan kebijakan.
“Kita memahami kebijakan efisiensi ini tidak hanya berdampak di Banjarnegara, tapi juga di seluruh Indonesia. Situasi ini menuntut kita bekerja lebih teliti, menyesuaikan prioritas, dan memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat nyata,” tegasnya.
BACA JUGA:Dampak Efisiensi, Dana Insentif Desa Tahun 2025 di Kabupaten Cilacap Dihapus
Menurut Indarto, seluruh program pembangunan di Banjarnegara baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun kelurahan sudah dirancang dengan perhitungan matang. Namun, perubahan fiskal nasional membuat pemerintah daerah harus lebih selektif menentukan arah kebijakan.
“Fokus kita sekarang diarahkan pada sektor-sektor fundamental seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan pembayaran gaji pegawai. Itu kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda,” ujarnya.
Ia menambahkan, di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah terus memperjuangkan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi.
“Hampir setiap pekan Bupati dan Wakil Bupati berada di Jakarta atau Semarang untuk menjalin komunikasi dan memperjuangkan pembangunan Banjarnegara. Hasilnya memang belum sepenuhnya sesuai harapan, tapi sudah mulai kita rasakan bersama,” lanjutnya.
BACA JUGA:Bupati Cilacap Rotasi 17 Pejabat Eselon II, Fokuskan Efisiensi dan Peningkatan PAD
Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Setda Banjarnegara, Anang Sutanto, menyoroti pentingnya pengelolaan dana kelurahan yang akuntabel dan transparan.
“Kelurahan memiliki karakteristik berbeda dengan desa. Karena itu, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana kelurahan memerlukan ketelitian serta koordinasi yang baik antara pihak kelurahan dan kecamatan,” ujarnya.
Anang berharap, melalui rapat koordinasi tersebut, para lurah dan camat dapat memahami arah kebijakan fiskal daerah dan memperkuat sinergi antarlembaga.
“Dengan sinergi dan akuntabilitas yang kuat, keterbatasan anggaran bisa diimbangi dengan efektivitas pelaksanaan program. Tujuannya tetap satu memastikan pembangunan berpihak pada kepentingan masyarakat,” tandasnya.