CILACAP, RADARBANYUMAS.CO.ID - Puluhan warga Desa Sikampuh, Kecamatan Kroya, mendatangi kantor desa pada Rabu (17/9/2025) untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah desa.
Perwakilan warga, Yugo menyoroti persoalan transparansi anggaran, pelayanan publik, hingga dampak penggunaan alat panen modern terhadap buruh tani lokal.
Dalam pertemuan tersebut, Yugo menyampaikan masyarakat merasa tidak pernah dilibatkan atau diberi informasi soal penggunaan Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes).
Ia juga mengkritik sistem pengurusan dokumen seperti SPPT yang dinilai tidak merata dan birokrasi desa yang semrawut.
BACA JUGA:Diguyur Hujan Deras, Ruas Jalan Buntu - Kroya Terendam Banjir, 20 Titik Tanggul Jebol
"Masyarakat ingin tahu ke mana dana desa digunakan. Jangan sampai ada kesan ditutup-tutupi. Selain itu, BPD Sikampuh kami nilai tidak berjalan efektif, bahkan ada anggota yang tinggal di luar negeri," kata Yugo.
Warga juga mempersoalkan kebijakan penggunaan alat mesin panen (mesin kombi) yang menurut mereka mengurangi peluang kerja buruh tani lokal. Mereka meminta agar pemdes menghentikan penggunaan alat panen modern demi melindungi penghasilan warga.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Sikampuh, Misno menjelaskan bahwa terkait tanah kemakmuran desa, pada tahun 2024 seluas 38,26 bau telah dilelang dan menghasilkan Rp 344 juta yang masuk ke kas desa di akhir tahun.
Sedangkan untuk tahun 2025, pemasukan dari lelang mencapai Rp105 juta. Dana ini digunakan untuk pembiayaan pembangunan fisik dan non-fisik desa.
BACA JUGA:Hujan Deras Picu Banjir di Kroya, Cilacap
"Semua uang masuk ke kas desa dan penggunaannya bisa dilihat di APBDes. Kami terbuka untuk dikritisi," ujar Misno.
Terkait pengurusan KIS, Misno mengakui masih ada kendala teknis, namun pihaknya telah menyiapkan sistem layanan digital agar pelayanan lebih cepat.
"Kami akan hadirkan mesin layanan digital dan berkoordinasi dengan operator agar pengurusan seperti KIS bisa lebih tertata," jelasnya.
Menjawab protes warga terkait penggunaan alat panen modern, Pemdes berjanji akan segera menggelar pertemuan antara pemilik sawah dan para buruh tani.
"Kami akan cari solusi terbaik agar tidak ada pihak yang dirugikan," tegasnya.