Oleh karena itu, menurutnya, BLUD dan pemerintah daerah perlu memikirkan strategi baru agar sektor pariwisata tetap menarik bagi wisatawan lokal maupun luar daerah.
BACA JUGA:Honorer Kesehatan Berstatus Pegawai BLUD Tidak Masuk Pendataan non ASN
Dalam konteks efisiensi anggaran, Yamin menegaskan bahwa jika kebijakan efisiensi menyasar sektor pariwisata, dampaknya akan sangat besar.
"Minimal di kegiatan promosi atau layanan dan pemeliharaan akan menimbulkan permasalahan baru. Ke depan harus dicari solusinya," katanya.
BLUD UPT Lokawisata Baturraden dibentuk sejak tahun 2022 dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan daerah. Namun, realisasinya tidak sesuai harapan. Berdasarkan data dari Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Dinporabudpar) Banyumas, tiga tahun sebelum dikelola BLUD, Lokawisata Baturraden justru mampu melampaui target PAD.
Pada 2020 capaian PAD mencapai 146 persen, tahun 2019 mencapai 101 persen, dan tahun 2018 mencapai 106 persen. Satu-satunya penurunan drastis terjadi pada 2021 dengan capaian hanya 41 persen akibat pandemi Covid-19.
BACA JUGA:Genjot PAD Pariwisata, Minta BLUD Harus Terus Berinovasi
BACA JUGA:Soal Pemutusan Listrik Kios, BLUD Sebut : Besaran Tarif Pemeliharaan Sudah Sesuai
Namun, setelah dikelola BLUD, target PAD justru tidak pernah tercapai. Pada 2022, realisasi target hanya 50 persen, tahun 2023 sebesar 51 persen, dan pada 2024 mencapai 79 persen.
Dengan kondisi ini, Yamin menilai perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan BLUD agar dapat memenuhi harapan dalam meningkatkan pendapatan daerah serta daya tarik wisata Banyumas secara keseluruhan. (alw)