Banner v.2

Krisis SDM dan 75 Persen Kolam Bermasalah Jadi Kendala Kinerja UPTD Perikanan Purbalingga

Krisis SDM dan 75 Persen Kolam Bermasalah Jadi Kendala Kinerja UPTD Perikanan Purbalingga

Jendela di ruang pengembangan benih yang rusak tanpa penutup mempengaruhi suhu ruangan di UPTD Budidaya dan Pemasaran Hasil Perikanan Purbalingga.-Alwi Safrudin/Radarmas-

PURBALINGGA, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID – Di balik capaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), UPTD Budidaya dan Pemasaran Hasil Perikanan Kabupaten Purbalingga menghadapi persoalan serius. Dari sekitar 70 kolam yang dimiliki, hanya 25 persen berfungsi optimal, sementara sisanya mengalami kerusakan dan kebocoran.

Kepala UPTD Budidaya dan Pemasaran Hasil Perikanan, Sudarto, menyebut persoalan infrastruktur dan minimnya sumber daya manusia menjadi hambatan utama. Luasan area 2,5 hektare dengan 1,2 hektare badan air hanya dikelola lima pegawai aktif.

“Idealnya kami butuh lima pramu benih. Karena tidak ada tukang kebun, area sekitar kolam terlihat mangkrak meski fungsional. Akibatnya, nyaris semua pegawai di sini turun langsung ke lapangan melakukan pekerjaan kasar seperti mendeder ikan, pemijahan, hingga memilah ukuran,” ungkapnya, Selasa (3/3/2026).

Komposisi lima pegawai tersebut terdiri dari Kepala UPTD, Kasubag TU, pembantu administrasi, satu pramu benih, dan satu penjaga malam. Dengan beban operasional sebesar itu, pekerjaan teknis hingga perawatan lingkungan terpaksa dilakukan secara gotong royong.

BACA JUGA:PAD Sektor Perikanan Kabupaten Purbalingga Lampaui Target, Capai Rp217,49 Juta

Sudarto berharap ada penambahan personel, termasuk kemungkinan penggeseran tenaga PPPK. Ia menekankan kebutuhan tenaga yang memiliki kemauan kerja keras, meski tidak berlatar belakang pendidikan perikanan.

Dari sisi infrastruktur, sekitar 15 persen kolam dalam kondisi rusak parah dan 60 persen mengalami kebocoran. Artinya, tiga dari empat kolam belum mampu dimanfaatkan maksimal untuk mendongkrak produksi.

Kerusakan juga terjadi di TPI Kembaran Kulon, di mana kolam yang bocor membuat pelaku usaha enggan menyewa lapak. Permohonan perbaikan telah diajukan, namun hingga kini belum ada alokasi anggaran.

Selain itu, beban biaya pakan menyedot hingga 70 persen dari target PAD. Meski berat, penggunaan pakan berkualitas dinilai mutlak agar ikan mampu bertahan hidup, bereproduksi optimal, serta mencegah stunting pada benih agar bisa bersaing dengan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) luar daerah.

BACA JUGA:Desa Dagan Sukses Budidayakan Ikan Nila dengan Sistem Bioflok

Dengan kombinasi krisis personel, infrastruktur rusak, dan tingginya biaya produksi, optimalisasi potensi perikanan daerah masih menghadapi tantangan struktural yang belum terselesaikan.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: