Slamet SM Resmi Jabat Ketua DPRD Banjarnegara

BANJARNEGARA, RADARBANYUMAS.CO.iD – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara resmi memiliki ketua baru. Slamet SM dilantik sebagai Ketua DPRD Banjarnegara periode 2024–2029 dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Paripurna DPRD, Rabu (24/12).

Pelantikan ini menandai berakhirnya proses pergantian antar waktu (PAW) pimpinan DPRD dari Fraksi Partai Demokrat, menyusul pengunduran diri Anas Hidayat dari jabatan ketua pada pertengahan September lalu.

Pengambilan sumpah jabatan dilakukan setelah Sekretaris DPRD Banjarnegara, dr Ahmad Setiawan, membacakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.2/469 Tahun 2025 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten Banjarnegara masa jabatan 2024–2029.

Anas Hidayat sebelumnya dilantik sebagai Ketua DPRD Banjarnegara berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/205 Tahun 2024. Namun, keputusan mundur dari jabatan ketua membuat Partai Demokrat mengajukan pergantian pimpinan DPRD kepada pemerintah provinsi.

BACA JUGA:DPRD Banjarnegara Setujui Slamet Gantikan Anas Hidayat sebagai Ketua Dewan

Proses PAW tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat melalui Surat Nomor 43/SK/DPP.PD/XI/2025 tertanggal 26 November 2025, yang menetapkan pemberhentian Anas Hidayat dan menunjuk Slamet SM sebagai penggantinya.

Pergantian pimpinan DPRD ini juga diperkuat dengan Keputusan DPRD Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2025 tentang usulan pemberhentian dan pengangkatan pimpinan DPRD Banjarnegara periode 2024–2029. DPP Partai Demokrat menyatakan Slamet SM telah memenuhi seluruh persyaratan untuk menjabat sebagai Ketua DPRD.

Anas mengaku lega setelah proses pergantian pimpinan tersebut rampung. Dia menyebut, pengunduran dirinya telah melalui pertimbangan matang.

“Alhamdulillah, sekarang sudah plong. Semoga pimpinan yang baru bisa bekerja lebih baik dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat Banjarnegara,” ujar Anas.

Dengan dilantiknya Slamet SM, DPRD Banjarnegara diharapkan dapat kembali berjalan optimal dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan hingga akhir masa jabatan 2029.

Sumber: