September 2025, Pendapatan Opsen Pajak Kendaraan Cilacap Mencapai 70 Persen

CILACAP, RADARBANYUMAS.CO.ID - Kantor UPPD Samsat Cilacap mulai memberlakukan mekanisme baru dalam pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sejak awal 2025.

Pungutan yang kini disebut Opsen PKB dan Opsen BBNKB tersebut merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kepala UPPD Samsat Cilacap, Fatmawati, menjelaskan bahwa opsen bukanlah pungutan tambahan, melainkan perubahan sistem pengelolaan pendapatan yang sebelumnya melalui mekanisme bagi hasil. Kini, setoran dilakukan langsung setiap hari ke Rekening Kas Pemerintah Kabupaten Cilacap.

"Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak ada penambahan pungutan baru. Perubahan hanya pada sistem penyetoran ke pemerintah daerah agar penerimaan daerah lebih optimal," katanya, Selasa (4/11/2025).

BACA JUGA:Government Auto Show 2025 Jadi Strategi Genjot Pendapatan Pajak Kendaraan Cilacap

Fatmawati memaparkan, realisasi penerimaan sampai September 2025. Untuk Opsen PKB, dari target Rp96,94 miliar telah terealisasi Rp67,79 miliar atau sekitar 70 persen. Sedangkan Opsen BBNKB, dari target Rp61,66 miliar baru tercapai Rp30,9 miliar atau 50,20 persen.

"Hingga September untuk Opsen PKB sudah mencapai 70 persen dan kita optimis akan mencapai target pada akhir tahun," tandasnya. 

Untuk mendorong layanan dan kepatuhan pajak, Samsat Cilacap bersama Pemerintah Kabupaten Cilacap dan Bank Jateng melaksanakan sejumlah sinergi program. Di antaranya, dukungan mobil pelayanan pajak daerah yang bisa digunakan untuk pembayaran PBB-P2 dan PKB tahunan.

"Kami juga memberikan reward kepada Samsat Budiman (Bumdes Mitra Samsat) peringkat 1 sampai 3 yang memiliki transaksi pembayaran PKB terbanyak. Ini untuk memacu semangat pelayanan dan kesadaran masyarakat," terangnya.

Fatmawati berharap realisasi pendapatan terus meningkat hingga akhir tahun, seiring gencarnya sosialisasi dan peningkatan layanan kepada wajib pajak.

"Ini kan berbanding lurus dengan pembangunan, selain ke provinsi pendapatan juga mengalir ke kas Daerah, sehingga pemerataan pembangunan akan terjadi," pungkasnya. (jul) 

Sumber: