Rasio Keaktifan Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran di Banyumas Capai 821 Ribu Warga
KIS PBI menjadi salah satu pelayanan yang diberikan bagi warga Banyumas di ruang pelayanan terpadu Dinsospermades.-YUDHA IMAN PRIMADI/RADARMAS-
BANYUMAS, RADARBANYUMAS.DISWAY.ID - Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Dinsospermades) BANYUMAS menginformasikan untuk rasio keaktifan Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) sekitar 821 ribu.
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PSPFM) Dinsospermades Banyumas Galih Prihambodo SSTP mengatakan, ada sekitar 821 ribu warga Banyumas yang pernah atau sedang menerima KIS PBI. Sebanyak 821 ribu warga Banyumas tersebut tercover pelayanan kesehatannya dengan KIS PBI.
"Seharusnya 821 ribu warga penerima KIS PBI tidak dobel menerima KIS APBD," katanya.
Galih menjelaskan, tidak adanya penerima KIS PBI yang juga menerima KIS APBD dikarenakan segmentasinya dikontrol oleh pihak asuransi. Dengan kontrol tersebut otomatis jika ada seseorang yang menerima KIS PBI aktif maka premi mandirinya tidak akan ditagihkan oleh pihak asuransi.
BACA JUGA:Masih Tunggu Gembok Siap, Penerapan Sanksi Parkir di Purwokerto Awal Desember
BACA JUGA:Odong-Odong Masih Marak Beropasi di Jalan Raya, Sat Lantas Banyumas Tak Segan Beri Tilang
"Sebanyak 821 ribu warga Banyumas penerima KIS PBI, dipastikan masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," terang dia.
Dipastikan, jika warga Banyumas belum masuk DTKS meskipun mungkin kondisinya benar-benar tidak mampu secara ekonomi, yang bersangkutan tidak akan dapat menerima KIS PBI.
Disinggung mengenai informasi adanya anak pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima KIS PBI, ada aturan normatif yang melarang anak pensiunan ASN tersebut menerima KIS PBI.
"Tidak kami usulkan. Untuk KIS APBD, jika lampiran legal formalnya ada seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan fotokopi KTP kami sebatas mengeluarkan rekomendasi. Jadi kita teruskan rekomendasi itu ke Dinas Kesehatan. Masalah mau diakomodir atau tidak itu disana (Dinkes)," pungkas Galih. (yda)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: